PIKIRAN RAKYAT - Dunia pendidikan perlu dilindungi dari kepentingan politik. Institusi berwenang harus mengawasi pihak-pihak dalam dunia pendidikan agar tetap netral dari urusan politik, terutama jelang Pemilu 2024.
Hal itu diungkapkan Ketua Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) Jawa Barat, Dwi Subawanto, menanggapi tindakan Kepala SMPN 16 Bandung yang mengundang orang tua siswa dalam sebuah kegiatan di kantor partai politik.
Dinas Pendidikan, Komite Sekolah, dan Inspektorat perlu mengawasi kepala sekolah berstatus aparatur sipil negara (ASN) di Jawa Barat agar tetap menjaga netralitas dari dunia politik. Apalagi jelang Pemilu 2024, pengawasan kepada kepala sekolah perlu diperketat.
Dwi menilai, kejadian yang dilakukan Kepala SMPN 16 Bandung menunjukkan lemahnya pengawasan Disdik Jawa Barat kepada kepala sekolah.
Baca Juga: Berharap Tol Getaci Selesai Sesuai Rencana, Pemkot Tasikmalaya: Jangan Sampai Tidak Jadi
Menurutnya, kepala sekolah ASN harus tetap disiplin melaksanakan kewajibannya yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN.
Dalam kasus kepala SMPN 16 Bandung, seharusnya kepala sekolah tidak mengundang orang tua untuk datang menghadiri sosialisasi Program Indonesia Pintar di kantor partai politik.
”Program Indonesia Pintar adalah Program pemerintah, bukan program internal partai sehingga untuk melakukan sosialisasi tersebut, supaya tidak ada konflik poli tik kepentingan, seharusnya tidak diselenggarakan di kantor partai,” ujar Dwi pada Kamis 13 Oktober 2022.
Dwi mengatakan, sosialisasi cukup dilakukan di sekolah, tanpa melibatkan orang partai. Sementara, dalam sosialisasi yang dilakukan di kantor partai, seorang anggota partai bersangkutan turut menjadi pembicara.