PIKIRAN RAKYAT - Wacana pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat kembali bergulir akhir-akhir ini.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar pun angkat bicara terkait wacana yang pernah dikaji pada tahun 2019 lalu itu.
Kepala Bappeda Jabar Sumasna mengatakan, kajian terakhir yang telah dilakukan oleh Bappeda dan perangkat daerah terkait baru sampai memunculkan tiga titik dari sebelas potensi wilayah yang dapat dijadikan pusat pemerintahan Provinsi Jabar yang selama ini terpencar di beberapa kluster di Kota Bandung.
Sebut saja kluster Gedung Sate, Kluster Asia Afrika, Kluster Soekarno Hatta, Kluster Dago dan Cimahi.
Baca Juga: Ciptakan Inovasi Baru, Pemuda Bekasi Berikut Bisa Bertanam Hanya Lewat Telepon Genggam
"Tahun 2019 pemprov Jabar melakukan penelitian awal tentang kemungkinan menghubungkan kantor-kantor pemprov di satu tempat untuk optimalkan koordinasi antar perangkat daerah dan interaksi pimpinan serta guna mengoptimalkan layanan masyarakat," ujar Sumasna kepada Pikiran Rakyat, Selasa 18 Oktober 2022.
"Dulu ada sebelas yang dikaji namun mengerucut tiga lokasi yaitu Walini (Kabupaten Bandung Barat), Tegalluar (Kabupaten Bandung) dan Kertajati (Majalengka)," katanya.
Menurut dia, wacana tersebut secara aturan sangat dimungkinkan. Pemindahan pusat pemerintahan dimungkinkan jika ada daerah otonom baru, kemudian pemindahan pusat pemerintahan dapat dilakukan jika berurusan soal efektifitas dan optimalisasi layanan. Keduanya tercantum pada Permendagri 20/2012.
"Kemudian perlu ada analisa subtansi dorongan ekonomi sosial budayanya, Kemudian sisi teknisnya, apakah satu tempat secara lahan dimungkinan untuk digunakan, apakah daya tampungnya muat, dan bagaimana daya dukungnya pun harus diukur,"tuturnya.
Ketiga parameter yang mencakup, legal substansi dan teknis itu harus diukur.
Diakui Sumasna, wacana tersebut belum mengerucut harus direalisasikan dalam waktu dekat. Hari ini pekerjaan rumah atau PR Pemprov Jabar belum di situ karena saat ini masih di masa pandemi, urusan ekonomi pun belum pulih sepenuhnya.
Meski demikian, urusan optimalisasi tersebut tetap digulirkan walaupun wacana agar nanti masyarakat pun terinformasikan dan dapat memberikan masukan dari awal karena ini bagian komunikasi ke publik.
Lebih jauh, terkait kebutuhan biaya pemindahan pusat pemerintahan tersebut, Sumasna mengakui studi awal pada tahun 2019 belum mengerucut sampai ke angka. Namun dari tiga kota yang muncul gambaran dapat diperoleh.
Sumasna menjelaskan, jika Tegalluar dipilih, karena termasuk perkotaan maka integrasi ke Kota Bandung berarti tidak bicara persiapan sarana prasarana bagian pelayanan kota sehingga konsentrasi hanya murni ke bangunan fungsi layanan pemerintah saja.
Makanya waktu analisa awal, lahan yang dibutuhkan 20 ha saja cukup, karena yang dimanfaatkan itu bagian perkotaan.
Baca Juga: XFC Concept, Mobil Konsep Terbaru Mitsubishi Calon Pesaing Honda HR-V dan Hyunda Creta
"Soal site dimana belum ada informasi detil. Untuk ada sawah atau tidak mungkin iya atau tidak karena belum ada site kami baru tag Tegalluar nya saja," ucap dia.
Kemudian untuk Walini, lahan yang dibutuhkan seluas 140 hektar karena harus ada infrastruktur dan bangunan baru serta ada semacam hunian singgah permanen yang harus disiapkan karena jarak hunian masing-masing pegawai itu beda jaraknya.
"Jadi misalkan di sana hunian pegawai harus disiapkan, tidak semua mungkin 9000 pegawai KCD pendidikan kesehatan tentu harus ada yang berdekatan sehingga agak beda dengan Tegalluar lahannya," katanya.