PIKIRAN RAKYAT - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendorong pemerintah pusat dalam hal SKK Migas bisa melibatkan pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi Migas di daerah untuk terus menjaga ketahanan energi secara nasional.
Salah satu contoh adalah keterlibatan Migas Utama Jabar (MUJ) dalam mengelola Participating Interest (PI) di Pertamina Hulu Energi ONWJ.
"Walaupun untuk perusahaan besar (hal ini) mungkin receh, tapi buat BUMD ini sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Puluhan atau ratusan miliar ini besar sekali," kata Ridwan Kamil pada gelaran Forum Fasilitas Produksi Migas (FFPM) yang diselenggarakan SKK Migas bersama dengan Ikatan Ahli Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi Indonesia (IAFMI) kembali menyelenggarakan di Hotel Pullman Kota Bandung pada 18-20 Oktober 2022.
Selain minyak, potensi gas juga cukup besar, sehingga Ridwan Kamil meminta SKK Migas untuk bisa memprioritaskan pemanfaatan gas. Gas bumi tersebut nantinya bisa digunakan untuk masyarakat sehari-hari menggunakan jaringan gas (jargas).
"Nah kalau jargas ini bisa (dimanfaatkan) akan menjadikan penyerapan tenaga kerja lokal makin banyak. Makanya kami mohon dipahami,"ujarnya.
Ketua Umum IAFMI Taufik Aditiyawarman mengatakan, FFPM tahun ini mengusung tema “Recovering and Transforming the Industry” .
Tema ini dipilih sebagai upaya merespon kondisi industri migas terkini yang menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan demand seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian dunia pasca pandemi Covid 19.
“Kita pelaku migas sekitar 700an orang kembali berkumpul di Kota Bandung setelah 2 tahun terhenti akibat pandemi,” kata Taufik dalam keterangannya.
Menurutnya, IAFMI sebagai inisiator utama FFPM, berkomitmen untuk terus mendorong berbagai terobosan berbasis rekayasa teknologi dalam mendukung usaha sektor migas serta menciptakan iklim yang kondusif mendukung kegiatan usaha sektor energi dan fasilitas produksi migas dari hulu ke hilir.***