kievskiy.org

Sekda Jabar Dukung Kajian Ombudsman Soal Transportasi di Masa Pandemi

Sekda Prov.Jabar Setiawan Wangsaatmaja memberikan sambutan dalam kegiatan FGD Ombudsman Jabar terkait "Evaluasi Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di Jabar Bidang Transportasi" di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis 25 Juni 2020.
Sekda Prov.Jabar Setiawan Wangsaatmaja memberikan sambutan dalam kegiatan FGD Ombudsman Jabar terkait "Evaluasi Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di Jabar Bidang Transportasi" di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis 25 Juni 2020. /DOK HUMAS PEMPROV JABAR

PIKIRAN RAKYAT - Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja memberikan sambutan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Ombudsman Perwakilan Jabar terkait "Evaluasi Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di Jabar Bidang Transportasi" di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis 25 Juni 2020.

Rapid assessment atau kajian cepat Ombudsman Jabar terkait transportasi Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Garut di masa pandemi ini dilakukan selama satu bulan.

Menurut Setiawan, Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar juga memperhatikan bidang transportasi selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) baik penuh maupun parsial berlaku di Jabar.

Adapun sebelum PSBB pertama di Jabar diterapkan di Bogor-Depok-Bekasi (Bodebek) pada 15 April, pergerakan kepadatan lalu lintas maupun orang mencapai 100 persen dengan tingkat kemacetan 5-15%.

Baca Juga: Butuh 6.876 Orang, Rekrutmen PPDB Pilkada Kabupaten Bandung Dimulai

"Ketika PSBB Bodebek, (pergerakan) menurun jadi 43 persen. Sementara saat PSBB Bandung Raya berada di 29 persen. Untuk PSBB Provinsi mulai 6 Mei berkisar di 43 persen. Lalu saat PSBB proporsional mulai 20 Mei, aktivitas perlahan naik lagi, terutama jelang Lebaran. Untuk saat ini pergerakan mencapai 57 persen," kata Setiawan.

Sosok yang juga merupakan Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar ini menambahkan, pihaknya juga sudah memetakan mobilitas warga Jabar di pemukiman, di mana ada kecenderungan pergerakan atau interaksi saat membeli kebutuhan sehari-hari.

"Selain pemukiman, kami juga memetakan mobilitas di tempat kerja, fasilitas kesehatan, ritel dan rekreasi, transit station, dan taman," ucap Setiawan.

Baca Juga: Ribuan Santri dan Ormas Demo di Gedung DPRD Garut Tolak RUU HIP

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat