kievskiy.org

Minyak Goreng Subsidi Langka di Jawa Barat, Polda Jabar Akan Sidak Pasar dan Distributor

Ilustrasi. Masyarakat di berbagai daerah mengeluhkan kelangkaan Minyakita, termasuk di Jawa Barat.
Ilustrasi. Masyarakat di berbagai daerah mengeluhkan kelangkaan Minyakita, termasuk di Jawa Barat. /Antara/Andri Saputra

PIKIRAN RAKYAT - Kepolisian Daerah Jawa Barat akan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pasar dan distributor atas kelangkaan minyak goreng yang ramai dikeluhkan masyarakat baru-baru ini. Banyak masyarakat yang mengeluh kesulitan mencari minyak goreng bersubsidi di beberapa daerah yang ada di Jawa Barat.
 
Hal ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Komisaris Besar Ibrahim Tompo, saat diwawancarai di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, pada Kamis, 9 Februari 2023. Menurut Ibrahim, sidak akan dilakukan. Bahkan, kata dia, beberapa kapolres di bawah Polda Jabar sudah melakukan pengecekan ke sejumlah sentra-sentra area distribusi.
 
"Pengecekannya juga termasuk ke regulasi yang dilakukan distributor minyak goreng ini," katanya.
 
Selain itu, kata Ibrahim, Polda Jabar pun telah memetakan dan mengindentifikasi distributor-distributor minyak goreng yang ada di Jabar. Termasuk melakukan pengecekan terhadap adanya dugaan penimbunan minyak goreng subsidi.
 
 
"Distributor juga kita awasi terhadap barang yang diregulasi oleh mereka, apalagi ada indikasi pidana penumpukan, akan kita proses," katanya.
 
Oleh karena itu, kata Ibrahim, kepolisian di polres-polres termasuk Polda Jabar akan bekerja sama dengan dinas terkait untuk memastikan tidak adanya jalur distribusi minyak goreng subsidi yang tersendat. "Pengawasan tetap dilakukan bekerja sama dengan Disperindag daerah masing-masing," tuturnya.
 
Hanya saja, sejauh ini, Polda Jabar belum menerima adanya laporan pengusaha atau distributor yang menimbun minyak goreng subsidi di Jabar.
 
"Dari data yang diperoleh belum ada terjadi pelanggaran, memang di pasar terjadi informasi terkait kelangkaan, tetapi sampai saat ini belum ada ditemukan adanya suatu tindak pidana," katanya.***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat