PIKIRAN RAKYAT - Pemeriksaan kesehatan seluruh calon yang maju di Pilkada Serentak 2020 yang digelar di Jawa Barat (Jabar) akan dilakukan di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Kota Bandung. Pasalnya, pemeriksaan kesehatan calon harus dilakukan di rumah sakit tipe A, sementara di delapan kabupaten/kota penyelenggara pilkada di Jabar tak ada RS seperti itu.
Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jabar Endun Abdul Haq mengatakan, penggunaan rumah sakit tipe A untuk pemeriksaan calon berdasarkan pada Peraturan KPU (PKPU). Ketentuan itu pun sudah disampaikan ke delapan KPU Kabupaten/Kota penyelenggara Pilkada di Jabar.
"Karena harus di rumah sakit tipe A, jadi satu-satunya di Jabar kan hanya Hasan Sadikin. Enggak ada lagi rumah sakit bertipe A yang lain di Jabar, termasuk di delapan kabupaten/kota ini. Jadi, nanti semua calon melakukan pemeriksaan kesehatan di RSHS," kata Endun, saat dihubungi melalui telefon, Kamis 6 Agustus 2020.
Baca Juga: Kecemburuan Buat Pelajar SMA di Rancaekek Tega Bunuh Pacar Sendiri yang Masih di Bawah Umur
KPU, kata dia, juga telah melakukan koordinasi awal dengan RSHS terkait rencana pemeriksaan seluruh calon. Dalam komunikasi awal itu, telah dipastikan pula penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 ketika para calon melakukan tes kesehatan.
"Kami baru melakukan koordinasi awal menjelang pemeriksaan kesehatan calon, karena buat pendaftaran kan sedikit lagi. Pendaftaran pasangan calon itu 4-6 September. Pemeriksaan kesehatannya 4-11 September. Kemungkinan mulai 8 September itu para calon sudah pemeriksaan kesehatan," katanya.
Menurut dia, berapapun jumlah calon yang mendaftar dalam kontestasi pilkada, seluruhnya bakal melakukan tes kesehatan di RSHS. Dengan jadwal yang ada, Endun mengaku tak khawatir akan efektivitas pelayanan di RSHS. Apalagi, RSHS telah berpengalaman melakukan pemeriksaan kesehatan hingga 92 calon di Pilkada 2018.
Baca Juga: Hacker Bisa Akses ke DM, Twitter Desak Pengguna Android Perbarui Aplikasi ke Versi Terbaru
"Jadi, nanti yang melakukan pemeriksaan kesehatan itu ada tim khusus. Pada 11-12 September, hasil pemeriksaan kesehatan para calon kemudian diserahkan ke KPU Kabupaten/Kota yang jadi tempat mendaftar masing-masing calon. Nanti, itu dijadikan dasar untuk penetapan calon, apakah memenuhi syarat atau tidak, dari tim kesehatan itu," katanya.