PIKIRAN RAKYAT - Masih ditemukan kasus kekerasan berbasis gender dan diskriminasi terhadap pekerja migran Indonesia (PMI), terutama yang berangkatnya secara ilegal. Untuk kekerasan terhadap perempuan PMI, Komnas Perempuan mencatat, terjadi 813 kasus sepanjang 2016-2022.
Perihal itu, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terus melakukan berbagai upaya guna melindungi PMI. Salah satunya gencar menyosialisasikan program maupun pembagian peran para pemangku kepentingan, serta pencegahan kekerasan dan diskriminasi, dan penegakan hukum pada oknum yang mencari keuntungan pribadi dari pekerja migran.
BP2MI bersama Pengda Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Jawa Barat mengadakan kegiatan sosialisasi dalam rangka penguatan literasi bagi jurnalis maupun mahasiswa di Bandung Raya perihal berbagai hal berkenaan dengan PMI. Kegiatan itu dilaksanakan salah satu hotel di Kota Bandung, Jumat (12/5/2023).
Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, sosialisasi terkait PMI amat penting. Terlebih, seluruh hal yang menyangkut pekerja migran diurus oleh lembaga dan instansi di tingkat pusat hingga daerah.
"Sosialisasi yang masif dilakukan. Undang-undang sudah membagi habis peran pusat dan daerah, kementerian maupun lembaga," ucap Benny.
Mengingat akan hal itu, menurut dia, pelaksanaan diseminasi informasi perlu berlaku aktif. Tujuannya, masyarakat bisa teredukasi secara menyeluruh, bahwa pemerintah benar-benar memperhatikan nasib para pekerja migran.
Benny mencontohkan salah satu di antaranya, yakni pinjaman bagi pekerja migran yang hendak berangkat ke luar negeri. Plafon pinjamannya sampai Rp 100 juta dengan bunga rendah.
"Tak boleh lagi masyarakat yang hendak bekerja di luar negeri jual harta atau pinjam ke rentenir (untuk pemenuhan keperluan biaya tiket, paspor, visa, pelatihan, makan dan minum, cek kesehatan dan psikologi). Disiapkan pinjaman sampai Rp 100 juta. Pengajuannya cukup dengan mengajukan ke BP2MI di daerah," tutur dia.