/photo/2022/12/16/4260738223.png)
PIKIRAN RAKYAT - Tipisnya kenaikan IPM (Indeks Pembangunan Manusia), stagnannya penghasilan PAD (Pendapatan Asli Daerah), dan masih kurangnya pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi di Kabupaten Sumedang, adalah beberapa kekurangan dan kelemahan Pemkab Sumedang pada akhir masa kepemimpinan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dan Wakil Bupati Erwan Setiawan. Demikian dikatakan Pemerhati Kebijakan Publik Nandang Suherman di Sumedang, Jumat, 19 Mei 2023.
"Selain kenaikannya tipis, peringkat IPM Kabupaten Sumedang belum bisa masuk 10 besar pencapaian IPM kabupaten/kota di Jawa Barat. Padahal, sejahtera atau tidaknya masyarakat dilihat dari indikator IPM," kata Nandang.
Ia menyebutkan, IPM Kabupaten Sumedang tahun 2022 mencapai 72,69. Angka IPM sebesar itu, posisinya belum masuk 10 besar di Jabar. Kendati IPM Kab. Sumedang hampir setiap tahunnya mengalami kenaikan tipis, salah satu indikator penilaian IPM adalah daya beli, angkanya di bawah Indramayu.
"Jadi, keunggulan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kab. Sumedang yang menyabet berbagai penghargaan sampai tingkat nasional itu, belum mampu mendongkrak posisi IPM masuk 10 besar di Jabar. Padahal, IPM menjadi barometer kesejahteraan masyarakat di satu daerah," katanya.
Baca Juga: Penjual Tiket Coldplay Bakal Dipanggil Polisi, Terungkap Alasannya
Kekurangan lainnya, sambung dia, dalam dua tahun terakhir ini, PAD Kab Sumedang ada di bawah Kab. Majalengka. Kondisi itu terlihat, PAD Kab. Sumedang tahun 2022 mencapai Rp537,97 miliar. Angka itu di bawah PAD daerah tetangganya, Kab.Majalengka, yang mencapai Rp588,76 miliar.
Tak heran, jika pembangunan dan perekonomian di Kab. Majalengka terus menggeliat. Padahal, dulu PAD Majalengka di bawah Sumedang.
"Sejak 2021, PAD Sumedang terlewati oleh Majalengka. Kemajuan Sumedang di bidang digitalisasi, belum berkorelasi dengan penguatan ekonomi masyarakat dan kenaikan IPM. Melihat kondisi itu, Pak Bupati merasa gerah," ucap Nandang.
Ia mengatakan, penghasilan PAD Kab. Sumedang dinilai jalan di tempat alias stagnan. Penyebabnya, Pemkab Sumedang selama ini hanya mengandalkan sumber pendapatan yang sudah ada. Dengan kata lain, Pemkab Sumedang tidak melakukan upaya ekstensifikasi atau mencari dan menggali pendapatan dari sumber pendapatan lainnya.
PAD Kab. Sumedang saat ini sekira Rp600 miliar. PAD sebesar itu masing-masing dari pendapatan pelayanan rumah sakit Rp250 miliar dan sisanya Rp350 miliar dari pendapatan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) serta PPJU (Pajak Penerangan Jalan Umum)."Perolehan PAD di Sumedang itu seperti berburu harimau di kebun binatang," ucapnya.