PIKIRAN RAKYAT – Pondok Pesantren (Ponpes) AL Zaytun menjadi sorotan masyarakat Indonesia lantaran sejumlah kontroversi yang menyertai praktik keagamaan pesantren tersebut. Lembaga Bahtsul Masail Jawa Barat (LBMNU) bahkan menyebut haram memondokkan anak ke Ponpes Al Zaytun mengingat terdapat sejumlah ketidaksesuaian syariat agama.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikhsan Abdullah mengungkap temuan afiliasi Al Zaytun dengan gerakan Negara Islam Indonesia (NII).
“Hasil penelitian MUI sudah jelas bahwa itu (Al Zaytun) terindikasi atau terafiliasi dengan NII. Sudah sangat jelas, terlihat dari pola rekrutmen perhimpunan atau penarikan dana dari anggota dan masyarakat,” kata Ikhsan Abdullah kepada wartawan, pada Rabu, 21 Juni 2023.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekretaris PC GP Ansor (Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor) Indramayu, Akhmad Rifai menegaskan pemerintah harus menanggapi temuan tersebut secara tegas.
“Jika itu benar, pemerintah harus bergerak cepat dan tegas terhadap ancaman kedaulatan NKRI tersebut,” kata Akhmad Rifai saat dihubungi Pikiran-rakyat.com.
Kendati demikian, menurut Akhmad Rifai, pihaknya juga telah melakukan pendalaman terhadap dugaan adanya kaitan Ponpes Al Zaytun dengan NII.
Menurut temuan PC GP Ansor Indramayu, keterkaitan Al Zaytun dan NII bukan untuk mendirikan negara Islam melainkan hanya kepentingan mengumpulkan uang semata.
“Berdasarkan kajian penelitian kami, Al Zaytun itu NII KW 9 yang merupakan NII Palsu. Bukan NII asli. Jadi tidak ada hubungannya dengan NII kartosoewirjo. Misi utamanya adalah mengumpulkan uang saja, tidak pernah dia mendirikan Negara Islam,” kata Akhmad Rifai menegaskan.