kievskiy.org

Tambahkan CDOB Subang Utara, DPRD Jabar Desak Moratorium Pemekaran Wilayah Dicabut

Ilustrasi peta Jawa Barat dan calon daerah otonomi baru.
Ilustrasi peta Jawa Barat dan calon daerah otonomi baru. /Pikiran Rakyat Pikiran Rakyat

PIKIRAN RAKYAT - DPRD Provinsi Jawa Barat mendesak pemerintah pusat segera mencabut moratorium pemekaran daerah otonom baru. Bersama Pemprov Jabar, legislatif pun menyetujui satu lagi Calon Daerah Otonom Baru (CDOB), yaitu Kabupaten Subang Utara.

Persetujuan diputuskan dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Jabar, Kota Bandung, Selasa, 26 Juni 2023. Subang Utara jadi daerah kesembilan yang diusulkan Pemprov dan DPRD Jabar kepada pemerintah pusat agar bisa dimekarkan jadi daerah otonom baru.

CDOB lain yang diajukan ke pemerintah pusat ialah Kabupaten Bogor Barat, Bogor Timur, Cianjur Selatan, Garut Utara, Garut Selatan, Indramayu Barat, Sukabumi Utara, dan Tasikmalaya Selatan. Kesembilan daerah tersebut dianggap layak untuk dimekarkan.

Baca Juga: Sapi Kurban di Bandung Ngamuk Saat akan Disembelih, Pemilik Langsung Panggil Damkar

Wakil Ketua DPRD Jabar, Achmad Ru'yat mengatakan, Jabar dengan penduduk hampir 50 juta jiwa hanya memiliki 27 kabupaten/kota. Sementara Jawa Tengah yang berpenduduk lebih sedikit memiliki 35 kabupaten/kota, demikian pula Jawa Timur dengan 38 kabupaten/kota.

"Kami dari DPRD mendesak pemerintah pusat untuk mencabut moratorium dan memberikan kesempatan kepada sembilan kabupaten/kota daerah otonomi baru untuk dibahas di Komisi II DPR RI dan juga tentu dengan Kemendagri di Biro Otonomi Daerah," kata Achmad.

Menurut dia, jumlah kabupaten/kota di Jabar itu berpengaruh terhadap anggaran dari pemerintah pusat ke daerah. Ahmad menyontohkan anggaran dana desa, yang hanya diterima oleh 5.312 desa di Jabar, sedangkan di Jateng dan Jatim mencapai lebih dari 8.000 desa.

Baca Juga: 2 Pemuda di Sukabumi Ditangkap Polisi karena Bawa Celurit, Jaket XTC Disita

"Jadi kalau dibahas anggaran dana desa, APBN itu Rp2 miliar, Jawa Barat mengalami ketimpangan bantuan dari anggaran dana desa APBN. Kami mendesak stakeholder agar bisa juga untuk dikembangkan sebagaimana Jawa Tengah dan Jawa Timur," katanya.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat