PIKIRAN RAKYAT - Pemekaran wilayah pada sembilan calon daerah otonomi baru (CDOB) di Jawa Barat dianggap sudah sangat mendesak. Pemerintah dan DPRD Jabar pun berharap pemerintah pusat mengevaluasi moratorium pemekaran daerah otonom baru.
Wakil Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan bahwa pemekaran wilayah menjadi harapan dari berbagai daerah, bukan hanya di Jabar. Apalagi, setelah pemerintah pusat memekarkan empat provinsi baru di Papua.
"Harapannya kan sekarang moratorium, ya segera dievaluasi. Walaupun pada prosesnya akan ada pengecekan, verifikasi terhadap seluruh persyaratan dan ketentuan terkait dengan pembentukan daerah otonom baru," kata Ineu pada Selasa, 11 Juli 2023.
Menurut dia, 27 kabupaten/kota di Jabar saat ini tidak ideal mengingat jumlah penduduk yang hampir 50 juta jiwa. Jawa Timur dan Jawa Tengah yang penduduknya lebih sedikit dibandingkan Jabar, kata dia, bahkan memiliki kabupaten/kota yang jauh lebih banyak dari Jabar.
Baca Juga: Puluhan Kucing Mati Mendadak di Sunter Agung, Dinas KPKP: Akan Dilakukan Nekropsi
"Provinsi Bangka Belitung saja penduduknya 1,5 juta jiwa, sementara di Kabupaten Bogor ada 5,3 juta jiwa. Penduduk Jabar ini kan terus bertambah, akan mencapai 50 juta jiwa, dengan 27 kabupaten/kota, apakah ini tidak menjadi pertimbangan?" kata politisi PDIP itu.
Oleh karena itu, Ineu meminta pemerintah pusat mencabut moratorium pemekaran wilayah dan mengkaji usulan CDOB dari Pemprov dan DPRD Jabar. Pemekaran wilayah di Jabar, kata dia, mendesak untuk peningkatan pelayanan pemerintah maupun kesejahteraan masyarakat.
"Bantuan ke desa itu kan Jawa Barat sangat tertinggal, padahal masyarakat harus dapat pelayanan yang sama. Jadi, pemerintah pusat mesti segera mengkaji (moratorium pemekaran wilayah), karena kan nanti ada tahapan lagi (buat membentuk daerah otonomi baru)," katanya.
Ineu menambahkan, kabupaten/kota induk maupun Pemprov Jabar juga mesti menyiapkan dukungan buat pembentukan sembilan CDOB yang diusulkan. Baik terkait persiapan buat membentuk pemerintahan baru maupun persiapan dari sisi anggaran.