PIKIRAN RAKYAT - Angka backlog hunian yang masih tinggi di tingkat nasional maupun Jawa Barat disebabkan sejumlah faktor. Beberapa di antaranya ketimpangan suplai dengan kebutuhan, komitmen pemerintah, kolektibilitas perbankan masyarakat selaku konsumen. Demikian ucap Ketua DPD REI Jawa Barat Joko Suranto saat ditemui pada Rabu, 2 Agustus 2023.
Pihaknya berharap, pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota terbuka akan data masing-masing.
"Harapannya, tiap-tiap pemangku kepentingan dapat duduk bersama, membahas roadmap yang terukur. Kami siap menyusun kajian yang tujuannya menghadirkan solusi menyelesaikan persoalan backlog hunian, terutama di Jawa Barat," ucap Joko.
Baca Juga: Kebutuhan Rumah di Jabar Capai 733.030 Unit
Dia menyampaikan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), angka backlog hunian 12,71 juta di tingkat nasional. Menurut data Survei Sosio Ekonomi Nasional (Susenas), sekitar 2,7 juta dari angka nasional berada di Jawa Barat.
Perihal kondisi yang tengah terjadi, Joko memaparkan, di antaranya terjadi ketimpangan suplai dengan kebutuhan hunian tiap tahun. Angka gap suplai dengan kebutuhan tiap tahun terus berakumulasi.
"Merujuk data dari BPS, kebutuhan hunian 800 ribu unit per tahun untuk cakupan nasional. Sementara itu, suplai industri properti, 250 ribu per tahun. Terdapat sekitar 200 ribu unit yang atas pembangunan mandiri masyarakat. Suplai dan pembangunan mandiri masyarakat masih 56,3 persen dari kebutuhan. Angka kebutuhan yang tak terpenuhi per tahun terus berakumulasi," tutur dia.
Baca Juga: Dibanderol Rp24 Miliar, Gudang Gandum Ini Disulap Jadi Hunian Mewah
Faktor lainnya, ucap Joko, komitmen pemerintah termasuk di daerah. Menurut dia, tiap-tiap pemerintah daerah berkewajiban proaktif menekan angka backlog hunian. Paling tidak, dinas yang mengurusi perumahan pada tiap-tiap daerah memiliki data akurat dan kompehensif.