/photo/2020/07/22/4179006712.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Salah satu poin sikap bersama keluarga besar kesultanan cirebon, adalah meminta pemerintah Republik Indonesia untuk tidak terlibat, dan tidak berpihak, dalam urusan internal dalam polemik di Keraton Kasepuhan Cirebon.
Hal tersebut pertama diterima oleh Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis Rabu kemarin 26 Agustus 2020.
Menanggapi hal tersebut Wali Kota Cirebon menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ikut campur ke ranah internal.
Baca Juga: Daging Beku Australia Beredar dengan Harga Rp40.000 per Kilogram, Pedagang di Garut Resah
"Sebagai pimpinan daerah, sebatas posisi menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan di Kota Cirebon. Khususnya Keraton Kasepuhan yang menjadi cagar budaya,” tegasnya.
Sementara sebelumnya Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Cirebon Jawa Barat, berharap kepada pemerintah di daerah dan aparat penegak hukum, ikut berperan aktif dalam memediasi polemik, yang terjadi di lingkungan Keraton Kasepuhan Cirebon.
Hal ini diungkapkan Sekretaris PCNU Kota Cirebon, Bambang Wirawan kepada Pikiran Rakyat.com, menurutnya polemik yang terjadi tersebut jangan dibiarkan karena jika dibiarkan, bisa membuat kegaduhan terutama ketika penobatan sultan ke XV tetap digelar.
Baca Juga: Pasien Covid-19 di AS Tembus 6 Juta Orang, Update Virus Corona Dunia Jumat 28 Agustus 2020
"Sehingga dalam hal ini saya mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum, yaitu TNI dan Polri agar aktif memediasi, di samping itu perlu dibentuk juga dewan adat, dari ulama dan pihak lainnya yang memiliki kompetensi," kata Bambang saat dihubungi via telefon.
Bambang menjelaskan peta persoalan di Karaton Kasepuhan setidaknya melibatkan tiga kelompok, pertama kelompok status quo (Luqman dan keluarganya).