PIKIRAN RAKYAT - Bencana kekeringan di Kabupaten Bekasi masih terus berlangsung dan kian meluas. Kini jumlah warga terdampak pun menjadi 118.679 jiwa yang tersebar di 10 kecamatan.
Dengan kondisi ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi pun resmi memperpanjang masa tanggap darurat hingga 14 hari ke depan, terhitung sejak 14 September hingga 27 September 2023.
Perpanjangan masa tanggap darurat ini tertuang dalam keputusan Bupati Bekasi nomor HK.02.02/Kep.599-BPBD/2023 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Bekasi Tahun 2023, yang ditandatangani Penjabat Bupati Dani Ramdan.
Dani mengatakan, perpanjangan status tanggap darurat ini didasarkan hasil evaluasi atas kondisi di lapangan. Hasilnya ditemukan jumlah warga terdampak dan luas lahan pertanian yang kian mengering.
Baca Juga: Formasi PPPK Guru Agama di Kabupaten Bekasi Tunggu Restu KemenpanRB
“Pertimbangan lainnya yaitu dampak kenaikan harga bahan pokok di sektor ekonomi masyarakat. Sehingga status tanggap darurat perlu dilanjutkan,” kata dia.
Dani memastikan, penanganan kekeringan di lapangan terus dilakukan. Di sisi lain, suntikan anggaran pun terus digali untuk menunjang proses penanganan. “Di antaranya kami telah mengajukan Dana Siap Pakai (DSP) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), selanjutnya pengajuan bantuan juga ke Provinsi Jawa Barat,” ucap dia.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi, Muchlis mengatakan, peningkatan dampak kekeringan terbilang signifikan. Dampak dirasakan oleh warga yang kesulitan memperoleh air bersih, serta petani yang khawatir sawahnya terus mengering.
“Evaluasi kami dari awal penetapan tanggap darurat tanggal 31 Agustus hingga 13 September 2023, dampak kekeringan peningkatannya cukup signifikan. Di lapangan kebutuhan air masih tinggi. Juga, dampak lainnya yakni pada sektor pertanian. Di mana, laporan yang kami terima lahan yang terdampak kekeringan cukup luas mencapai 2.000 hektare lahan yang belum tertangani,” ucap dia.