PIKIRAN RAKYAT - Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin, bertemu dengan sejumlah perwakilan dari organisasi buruh di Ruang Manglayang Gedung Sate, Kota Bandung. Pertemuan yang berlangsung sekira 1 jam tersebut menghasilkan keputusan yang mengecewakan bagi kaum buruh.
Ketua KSPSI Jabar, Roy Jinto, mengatakan bahwa Bey masih bersikeras menggunakan PP Nomor 51 tahun 2023 tentang Pengupahan dalam menentukan upah minimum di kabupaten dan kota. Keputusan tersebut tak sesuai dengan harapan para buruh.
"Tetap Pj Gubernur menegaskan bahwa tetap akan memakai PP 51," kata dia ketika ditemui pada Kamis, 30 November 2023.
Atas keputusan itu, Roy menilai bahwa Pemprov Jabar memang berupaya untuk memiskinkan kaum buruh di Jabar. Akibat penggunaan peraturan itu, buruh di Jabar kenaikan upahnya hanya berada di kisaran angka Rp13.000. "Kita anggap bahwa pemerintah Jawa Barat memaksakan kehendak untuk memiskinkan kaum buruh Jawa Barat," ucap dia.
Baca Juga: Tuntutan Tak Dikabulkan Pj Gubernur Jawa Barat, Buruh Siapkan Aksi Mogok
Roy mengaku bakal segera menyampaikan keputusan Bey pada massa buruh yang menanti di depan gedung. Dia tak bertanggung jawab atas tindakan yang akan dilakukan oleh massa buruh imbas dari keputusan Bey.
"Kita tidak tahu setelah ini kita sampaikan ke buruh apakah buruh akan menerima atau tidak. Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Buruh tidak bertanggung jawab apa pun yang terjadi dengan keputusan PJ Gubernur Jawa Barat hari ini," ucap dia.
"Kita akan siapkan mogok. Hari ini kita akan umumkan. Kita akan sampaikan dulu ke teman-teman apa pun yang diambil oleh kawan-kawan buruh setelah kita sampaikan hasil keputusan hari ini," katanya.
Pantauan terkini di depan gedung, terlihat demo yang digelar massa buruh mulai memanas. Para pimpinan organisasi buruh menyampaikan orasi bergantian di tengah rintik hujan yang turun semakin deras. Petugas kepolisian dan TNI pun terlihat berjaga di depan gedung.