kievskiy.org

Massa Buruh Jabar Menginap di Gedung Sate, Tunggu Keputusan Pj Gubernur Soal UMK 2024 Besok Siang

Ribuan massa buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat masih memadati Gedung Sate. Ribuan massa tersebut menuntut kenaikan UMK 2024 yang masih belum disahkan Pemprov Jabar.
Ribuan massa buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat masih memadati Gedung Sate. Ribuan massa tersebut menuntut kenaikan UMK 2024 yang masih belum disahkan Pemprov Jabar. /Pikiran Rakyat/Mochamad Iqbal Maulud

PIKIRAN RAKYAT - Ribuan massa buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat masih memadati Gedung Sate. Ribuan massa tersebut tentunya masih meminta kenaikan UMK 2024 yang masih belum disahkan Pemprov Jabar.

Ribuan massa pun sebagian ada yang baru datang ke lokasi sekira pukul 19.00 WIB. Massa tersebut datang dari wilayah Karawang, Bekasi. Sedangkan massa dari Purwakarta juga masih menuju lokasi.

Tampak petugas kepolisian masih berjaga di lokasi. Tampak pula Kapolda Jabar Inspektur Jenderal Akhmad Wiyagus, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Erwin Djatniko, Kapolrestabes Bandung Komisaris Besar Budi Sartono dan sejumlah pejabat lainnya.

Massa masih menunggu di luar Gedung Sate dengan memutar musik, baik musik yang berisi tentang lirik-lirik kemanusiaan dan musik dangdut. Massa pun terlihat membakar ban dan mereka datang juga dengan puluhan mobil dengan speaker di lokasi.

Baca Juga: Demo Terkait UMK 2024, Ribuan Buruh di Sukabumi Tutup Akses Jalan Nasional

Kepala KSPSI Jabar Roy Jinto mengatakan, ada kemungkinan massa akan menginap di Gedung Sate. Ini karena keputusan Pj Gubernur Jabar baru akan diumumkan pukul 13.00 WIB besok.

"Buruh merasa kecewa karena kenaikan hanya Rp13.000, Rp12.000, hingga Rp23.000 saja kenaikannya. Padahal idealnya kenaikannya disesuaikan dengan rekomendasi bupati dan wali kota. Ini karena bupati dan wali kota paham kondisi aspek ekonomi dan sosial wilayahnya masing-masing," katanya.

Roy juga berharap Pj Gubernur Jabar bisa bertemu dengan para buruh untuk menyerap aspirasi dan keinginan buruh. "Jika tidak maka kami akan melakukan mogok dan menutup jalan tol. Maka ekonomi akan lumpuh," katanya.

Meski demikian, menurut Roy, ini bukan ancaman dari para buruh. Hanya saja ini dilakukan karena pemerintah memaksa para buruh melakukan itu. "Jumlah buruh 15 juta, 3 juta di antaranya masuk serikat," katanya.***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat