/photo/2020/09/04/1419560456.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Dalam daftar pemilih sementara (DPS) Pilkada 2020 di delapan kabupaten/kota yang digelar di Jawa Barat, banyak pemilih yang berada di dalam satu kartu keluarga tetapi beda tempat pemungutan suara (TPS). Padahal, kapasitas TPS itu masih belum maksimal.
Demikian disampaikan Koordinator Divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat Zaki Hilmi, saat dihubungi, Selasa 15 September 2020.
Menurut dia, hal tersebut berdasarkan laporan Bawaslu Kabupaten/Kota di daerah yang menggelar Pilkada 2020 di Jabar.
Baca Juga: INACA: Pergerakan Penumpang Pesawat Tidak Terlalu Terdampak PSBB
"Kan di dalam aturan KPU itu, salah satu yang perlu diperhatikan dalam menyusun TPS itu agar pemilih tidak terpisah dalam satuan kartu keluarga (KK). Nah, ini masih banyak dijumpai. Sebetulnya, masih bisa di dalam satu KK itu, karena jumlah TPS itu belum maksimal," kata Zaki.
Jadi, terang dia, kalaupun pemilih di dalam satu KK dipisahkan, maka yang menjadi dasar ialah bahwa TPS sudah mencapai jumlah maksimal. Dengan demikian, pemilih di dalam satu KK itu harus dipisahkan. Bawaslu, kata Zaki, akan menyampaikan persoalan tersebut ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Ini masih menjadi PR untuk kami, nanti coba sampaikan lagi. Kami juga akan memberikan masukan konstruktif ke KPU agar DPS yang nanti diumumkan ini akan melahirkan data pemilih yang berkualitas, memastikan bahwa seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat itu terjaga hak konstitusionalnya," tuturnya.
Baca Juga: Naik Lagi! Update Harga Emas Hari Ini, 16 September 2020: Antam Rp1.079.000 per Gram
Zaki menjelaskan, KPU telah menetapkan hasil rekapitulasi DPS di tingkat kabupaten/kota pada 14 September kemarin. DPS itu, lanjut dia, kemudian akan diumumkan kepada publik pada 19-28 September 2020, dengan cara dipajang di kantor desa/kelurahan.