PIKIRAN RAKYAT - Pantang menyerah, ratusan buruh akan melakukan pengawasan terhadap proses rapat dewan pengupahan yang akan membahas terkait desakan buruh agar Pj Gubernur Jawa Barat menetapkan upah untuk karyawan di atas 1 tahun.
Rapat dewan pengupahan digelar di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar di Jalan Soekarno-Hatta Kota Bandung pada Rabu 27 Desember 2023 siang ini.
Aksi sebelumnya, usulan buruh mendesak Pj Gubernur menerbitkan keputusan Gubernur untuk upah pekerja di atas satu tahun masuk dalam pembahasan dewan pengupahan.
Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar Roy Jinto Ferianto, mereka mendorong agar kebijakan tersebut dapat terealisasi pada 30 Desember 2023, sehingga dapat dilaksanakan pada 2024.
"Kalau dua tahun lalu melalui rapat dewan pengupahan dapat dibuatkan berita acara kemudian hasil rapat tersebut bikin surat ke gubernur untuk diproses di Biro Yansos (kesra) dan hukum," ucap Roy pada Rabu 27 Desember 2023.
Terkait dengan statement Pj gubernur yang tidak akan menerbitkan kepgub tersebut, Roy mempertanyakan alasannya.
"Alasannya kenapa? itu kan produk kebijakan yang sudah dilakukan oleh Ridwan Kamil 2 tahun dan tidak melanggar hukum dan putusan di PTUN Bandung sudah dimenangkan kemudian putusan dari pengadilan tinggi sudah terbit juga kenapa harus ditolak terkait upah 1 tahun itu," kata dia.
"Kalau Pj enggak mau menetapkan upah tersebut artinya dia memaksa kami untuk terus melakukan aksi. Jadi kalau temen-temen buruh melakukan aksi mogok, mogok daerah berarti karena Pj gubernur," ucap Roy melanjutkan.
Pengawasan di Disnakertrans Jabar
Sementara terkait aksi, pihaknya memang telah meminta izin aksi di dua lokasi yaitu di Gedung Sate maupun di Disnakertrans Jabar dengan jumlah massa sebanyak 1.000 orang. Namun, hari ini difokuskan pengawasan di Disnakertrans Jabar