PIKIRAN RAKYAT - Rapat Dewan Pengupahan Jawa Barat terkait desakan buruh agar Pemprov menetapkan upah untuk pekerja di atas satu tahun menghasilkan tiga rekomendasi.
Yang pertama, pihak pengusaha melalui APINDO menolak adanya Keputusan Gubernur tersebut. Kedua, pemerintah memberikan solusi agar hal itu diselesaikan secara Bipartit atau melalui surat edaran maupun instruksi gubernur pada perusahaan.
Yang ketiga, pihak serikat pekerja atau buruh tetap pada tuntutan awal meminta penjabat gubernur Jabar menerbitkan Kepgub Upah pekerja di atas satu tahun.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar Roy Jinto Ferianto mengatakan, dengan selesainya rapat tersebut berita acara diserahkan pada Pj Gubernur untuk memilih ketiga rekomendasi tersebut. Nantinya usulan upah untuk pekerja satu tahun produknya seperti apa.
Baca Juga: Timnas AMIN Soal Polemik Mikrofon Gibran: Kami Percaya KPU
"Kami tetap ingin PJ Gubernur menerbitkan Kepgub sesuai kebijakan yang terbit dalam dua tahun terakhir seperti yang dilakukan gubernur sebelumnya Ridwan Kamil," ucap Roy usai rapat Dewan Pengupahan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar di Jalan Soekarno Hatta Kota Bandung, Rabu, 27 Desember 2023.
Pihaknya akan menolak jika PJ Gubernur menerbitkan surat edaran atau instruksi gubernur, karena upah pekerja satu tahun itu sudah kebijakan tahun lalu.
"Kami ingin kebijakan tahun lalu dilanjutkan, bukan bikin produk baru, sehingga besok (Kamis 28 Desember 2023) temen-temen buruh akan melakukan pengawalan di kantor gubernur karena kan sudah selesai rapatnya di Disnakertrans. Dilanjut di Gedung Sate besok," ucap Roy.
Baca Juga: Jubir Timnas AMIN Indra Charismiadji Ditangkap Kejaksaan