/photo/2024/01/17/3911637827.jpeg)
PIKIRAN RAKYAT - Seorang Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) di Pangandaran menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan keberlangsungan pendidikan bagi kaum disabilitas.
Hal tersebut disampaikan dalam forum konsultasi publik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode 20 tahun (2025-2045) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) periode satu tahun (2025) di aula kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Senin, 15 Januari 2024.
Ia berharap adanya peran dari pemerintah untuk meningkatkan pendidikan bagi kaum disabilitas khususnya yang ada di Kabupaten Pangandaran, karena anak-anak disabilitas juga memiliki hak yang setara dengan peserta didik normal pada umumnya.
"Kami minta ada perhatian dari pemerintah untuk peningkatan pendidikan bagi kaum disabilitas dan dimasukkan dalam RKPD 2025," ujarnya.
Baca Juga: Pantai Pangandaran Dikotori Sampah Kiriman, Komunitas Peduli Lingkungan Singgung Peran Masyarakat
Lalu masukan tersebut ditimpali oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dedi Surachman, bahwa program untuk kaum disabilitas sudah masuk dalam rencana kerja di dinasnya.
Sementara Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran Agus Satriadi, bahwa kegiatan ini merupakan forum konsultasi publik untuk membahas RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025.
"Masukan atau usulan bisa disampaikan ke kami untuk menjadi bahan pertimbangan dalam membuat RPJPD dan RKPD," kata Agus.
Adapun keselarasan 7 isu strategis RPJPD dengan RKPD meliputi: