PIKIRAN RAKYAT - Kisruh pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) rupanya tidak hanya berkaitan dengan anggaran konsumsi yang disunat. Di Kabupaten Bekasi, timbul banyak pertanyaan tentang tidak adanya uang saku yang diberikan kepada anggota KPPS saat pelantikan.
Pertanyaan ini bahkan sempat menjadi sorotan di media sosial. Para anggota KPPS menanyakan ketiadaan uang saku saat pelantikan. Pertanyaan ini diduga dipicu dari ramainya pemberitaan tentang peliknya pelantikan KPPS di sejumlah daerah.
Terkait hal tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi Ali Rido memberikan klarifikasi. Ali membenarkan tidak adanya uang saku bagi anggota KPPS saat pelantikan. Meski begitu, ketiadaan uang saku bukan disebabkan penyelewengan namun memang tidak dianggarkan.
Hal tersebut sudah menjadi kebijakan dari Sekretariat KPU Kabupaten Bekasi selaku penguasa anggaran.
Baca Juga: Cicilan Rp4 Juta, Kredit Syariah Hyundai Creta Januari 2024
“Ini perlu kita catat dan kami luruskan, tentang terkaitan transport atau uang saku, sesuai pagu yang ada. Bahwa keberadaan teman-teman KPPS hanya mengikuti kegiatan (pelantikan) tersebut tanpa mendapatkan transport atau uang saku,” ucap Ali.
Menurut Ali Rido, tidak ada regulasi yang mengharuskan memberi uang saku saat pelantikan anggota KPPS. Pemberian itu disesuaikan dengan kemampuan KPU di setiap daerah sehingga tidak semua memberikan uang saku. Jika diberikan, nominalnya pun bervariasi,
Meski begitu, Ali menegaskan, anggota KPPS tetap akan mendapatkan haknya sesuai aturan yang berlaku. Uang saku juga akan diberikan kepada anggota KPPS pada kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang diselenggarakan oleh PPS.
Baca Juga: Polres Cimahi Amankan 8 Remaja Anggota Geng Motor Gegara Nongkrong Sambil Cari Lawan
“Nanti ada uang transportasi atau uang sakunya, pada saat bimtek yang akan dilaksanakan teman-teman PPS. Sedangkan untuk haknya sesuai regulasi tentu akan diberikan,” kata dia.