/photo/2023/12/17/1853639604.jpeg)
PIKIRAN RAKYAT - Jawa Barat menempati posisi ketiga sebagai provinsi pemilik lahan kritis terluas di Indonesia. Namun, jika ditinjau dari proporsi lahan kritis terhadap total luas lahan, Jabar justru menempati posisi pertama.
Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dinas Kehutanan Jabar, Irawan mengaku tidak memungkiri Jabar memang memiliki permasalahan serius terkait lahan kritis.
Jabar menempati posisi ketiga dalam hal luas lahan kritis secara nasional, dengan total mencapai 907.979,09 hektare (data tahun 2021). SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terbaru Nomor 49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022 tentang penetapan peta lahan kritis di Jawa barat seluas 829.556 hektare dengan penurunan 78.423,09 hektare.
"Proporsi lahan kritis terhadap total luas lahan, Jabar menempati posisi pertama. Lahan kritis dimaksud bahwa dengan tofografi Jawa Barat yang relatife dominan pegunungan dan bukit pengertian kritis dimaksud adalah dengan kemiringan di atas 40 persen maka termasuk pada lahan kritis dengan treatment tidak diperkenankan pengolahan secara intensif dengan pemanfaatan lahan secara terbuka (intensif) termasuk kondisi lahan seperti sukabumi yang berupa batuan yang tersebar sekitar Pelabuhan ratu," tuturnya.
Baca Juga: Penjualan Tiket Kereta Lebaran 2024 di Daop 2 Bandung Baru 60 Persen
Adapun penyebab lahan kritis yang terjadi yaitu alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian, perkebunan, dan permukiman. Lalu, penebangan liar dan eksploitasi hutan yang berlebihan. Kemudian, praktek pertanian dan perkebunan yang tidak berkelanjutan.
"Penyebab lainnya, bencana alam seperti erosi dan longsor," ucapnya.
Sementara dampak lahan kritis di antaranya bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Kemudian penurunan kualitas air dan pencemaran lingkungan, penurunan keanekaragaman hayati, dan kerugian ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
Diakui dia, pihaknya tidak tinggal diam, sejumlah upaya penanganan sudah dan sedang dilakukan. Misalnya rehabilitasi lahan kritis dengan penanaman pohon dan pembangunan terasering. Kemudian penerapan sistem pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan serta pengendalian alih fungsi hutan dan penegakan hukum.
Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.