PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Kota Bekasi mengumpulkan seluruh kepala sekolah dari jenjang SMP, SMA, dan SMK untuk berkonsolidasi, dalam upaya mencegah keterlibatan pelajar dalam aksi unjuk rasa yang berpotensi berujung tindakan anarkistis.
Pertemuan yang berlangsung di Pendopo Wali Kota Bekasi, Senin, 19 Oktober 2020 tersebut, merupakan tindak lanjut atas kejadian pekan lalu jelang aksi penolakan terhadap Undang-undang omnibus law Cipta Kerja.
Kala itu, Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota mengamankan 105 pelajar yang diduga akan berbuat rusuh saat aksi unjuk rasa menolak omnibus law Cipta Kerja.
Baca Juga: Ini yang Harus Dilakukan Jika Rekan Kerja Positif Covid-19
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah mengatakan bahwa pemantauan terhadap kegiatan anak didik di luar sekolah pun menjadi tanggung jawab sekolah.
"Sekolah harus bekerja sama dengan orang tua untuk sama-sama memantau, mengawasi, menjaga, dan memastikan keamanan siswa saat berada di luar lingkungan sekolah. Baik sekolah maupun orang tua harus memastikan siswa mengikuti pembelajaran sesuai ketentuan," katanya.
Inayatullah menyarankan kepala sekolah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dapat menyalurkan pemikiran kritis, bakat, dan kreativitas peserta didik masing-masing.
Baca Juga: Video TikTok Satukan Kembar Terpisah 20 Tahun, Saat Dikontak Trena, Treni Sempat Kira Modus Penipuan
Lalu kepala sekolah juga dapat memberdayakan pengurus OSIS untuk sama-sama mengingatkan rekannya agar tidak terpengaruh dan terprovokasi informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan menyesatkan.
"Para orang tua juga harus memberikan pendampingan penuh terhadap anak-anaknya, membina, dan memberitahu akan dampak yang ditimbulkan jika terlibat aksi unjuk rasa," katanya.