PIKIRAN RAKYAT - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sepakat melakukan percepatan atau akselerasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) di Jawa Barat.
Kesepakatan ini tertuang dalam naskah nota kesepakatan yang diteken Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Kusmana dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat Poppy Sophia Bakur di kantor DP3AKB Jabar, Jalan Sumatera Nomor 50 Kota Bandung, pada Jumat siang, 23 Oktober 2020.
Dari salinan naskah nota kesepakatan yang diperoleh Warta Kencana, ruang lingkup kesepakatan meliputi lima poin utama.
Baca Juga: 4 Manfaat Vitamin B3, Salah Satunya Bisa Cegah Penuaan dan Jerawat
Selain program Bangga Kencana secara keseluruhan, kesepakatan secara khusus bertumpu pada percepatan penanggulangan stunting, pelaksanaan program Kampung KB (Kampung Keluarga Berkualitas), pendataan keluarga, dan sinergi pencegahan perkawinan anak.
Dalam pelaksanaannya, nota kesepakatan merinci pembagian peran dan tangung jawab sebagai perikut. Pertama, dalam pelaksanakan program Bangga Kencana, BKKBN melakukan fasilitasi, koordinasi, dan pendampingan dalam penyusunan dan penetapan program dalam dokumen perencanaan DP3AKB.
Keduanya melakukan asistensi dalam dukungan penguatan pelaksanaan program Bangga Kencana di Jawa Barat, meliputi kelembagaan, sumber daya manusia, dukungan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta peningkatan operasional di tingkat lini lapangan.
Baca Juga: Sempat Ajukan Pembatalan Libur Akhir Oktober 2020, Anies Baswedan: Coba Pertimbangkan Liburannya
Kesepakatan juga meliputi sosialisasi dan pelaksanaan, pembinaan dan koordinasi kepada pemerintah kabupaten dan kota, monitoring, evaluasi, dan pengawasan dalam pelaksanaan program Bangga Kencana sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sejalan dengan itu, Gedung Sate sepakat menjadikan program Bangga Kencana sebagai salah satu program prioritas pembangunan daerah yang merupakan bagian integral yang tertuang dalam dokumen perencanaan DP3AKB Jabar.