/photo/2024/02/29/2396531706.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Merujuk hasil studi dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya Siti Tatmainul Qulub, penentuan awal Ramadhan diserahkan pada kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia pada masa penjajahan Belanda.
Setelah Indonesia merdeka, barulah penetapan awal Ramadhan dan Syawal diserahkan pada Departemen Agama yang kini menjadi Kementerian Agama. Departemen tersebut terbentuk pada Januari 1946.
Akan tetapi, hal itu tak serta-merta membuat praktik di lapangan seragam. Terutama, karena perbedaan pemahaman terkait metode hisab dan rukyat.
Departemen Agama lantas membentuk Badan Hisab dan Rukyat (BHR) pada Agustus 1972, dengan maksud menjaga persatuan dan persaudaraan sesama Muslim dalam beribadah dan mempersatukan paham para ahli hisab dan rukyat.
Meski BHR baru terbentuk pada 1972, arsip Departemen Agama menunjukkan sidang isbat telah dilaksanakan sejak setidaknya 1962. Sejak itu, perbedaan berulang kali muncul antara tanggal yang ditetapkan pemerintah dan Muhammadiyah.
"Perbedaan sering kali terjadi pada saat posisi-posisi hilal awal bulan sedikit berada di atas ufuk, yaitu antara 0-2 derajat," ucap Siti Tatmainul Qulub dalam studinya.
Setelah lebih dari setengah abad berdiri, BHR pun hingga kini belum berhasil menyeragamkan sistem hisab dan kriteria penetapan awal bulan. Menurutnya, salah satu alasan adalah karena setiap kelompok aliran Islam 'masih mengedepankan ego masing-masing dan tidak mau mengalah untuk kemaslahatan bersama'.
"Banyak dari mereka yang masih mengandalkan ego masing-masing dan ingin lebih menonjol daripada yang lain walaupun tidak berbasis objektif ilmiah," ujar Siti Tatmainul Qulub.
Aktivis dari Pusat Studi Agama dan Perdamaian (ICRP), Ahmad Nurcholish mengatakan bahwa pengikut militan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memang cenderung menjalankan keputusan organisasi tanpa peduli dengan hasil sidang isbat.