PIKIRAN RAKYAT - Duta Besar Jepang untuk Indonesia H.E Kanasugi Kenji melalui laman IG resmi @jpnambsindonesia, menyampaikan.
“Hari ini 11 Maret 2022 merupakan peringatan 11 tahun sejak terjadinya bencana gempa dahsyat dan tsunami di pesisir timur Jepang. Kami akan senantiasa mendoakan mereka yang telah meninggal dalam bencana ini dan senantisa berusaha agar dapat mendekatkan hati dan bersimpati terhadap mereka yang menjadi korban bencana alam yang dahsyat ini. Kami juga ingin sekali lagi menyampaikan terima kasih kami kepada masyarakat Indonesia yang telah banyak mengirimkan berbagai bentuk bantuan saat terjadinya bencana ini,” kata Kanasugi Kenji.
Data menyebutkan bahwa gempa berkekuatan 9,0 magnitudo, terkuat dalam sejarah negara itu, melanda pada 11 Maret 2011.
Gempa tersebut kemudian memicu tsunami yang menyapu jauh ke daratan, menghancurkan kota-kota, dan menyebabkan kehancuran di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daichi. Lebih dari 20.000 orang diperkirakan meninggal, sebagian besar akibat tersapu tsunami, dan hampir setengah juta orang mengungsi karena wilayah itu menderita bencana nuklir terburuk di dunia sejak Chernobyl di Ukraina.
Baca Juga: 10 Tahun Rusak Akibat Tsunami Jepang, Jam Dinding Berdetik Lagi Usai Diguncang Gempa
Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) di Bali Tahun 2022
Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) Tahun 2022. Kegiatan yang akan diselenggarakan di Bali ini merupakan pertemuan ke-7 dari forum dua tahunan yang digagas oleh PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana atau United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR).
Komitmen dari Indonesia terbukti dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara GPDRR ke-7 Tahun 2022.
Pertemuan tingkat internasional ini akan diselenggarakan tanggal 23-28 Mei 2022 di Bali, dengan konsep pertemuan fisik, dan dihadiri oleh 5.000 hingga 6.000 peserta dari 193 negara. Saat ini, 28 negara yang akan diundang pejabat setingkat Kepala Negara/Pemerintahan beserta Sekretaris Jenderal PBB.