PIKIRAN RAKYAT - Apakah judi dapat diberantas? Pertanyaan spekulatif seperti itu sudah muncul sejak dulu, dan sampai hari ini belum ditemukan jawabannya yang pasti. Masalahnya, meski judi merupakan yang diharamkan agama dan moral, tapi godaannya sangat besar. Sehingga, banyak negara yang melegalkannya. Yang lumrah, biasanya dengan dilokalisasi di tempat tertentu disertai persyaratan yang cukup ketat.
Ketika muncul judi online, persoalan makin rumit. Jenis judi yang satu ini tidak mungkin dilokalisasi. Perkembangan teknologi yang setiap waktu dapat berubah menjadi penopang utamanya. Apa pun tindakan yang ditujukan untuk mencegahnya, selalu ketinggalan langkah. Berita utama harian ini (Selasa, 18 Juni 2024 mengungkap data yang mengejutkan.
Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) sebanyak 2,19 juta warga berpenghasilan rendah menyukai judi online. Jumlah itu setara dengan 79 persen dari total pemain judi online di Indonesia sebanyak 2,76 juta orang. Kerugian masyarakat akibat judi online ini per tahun ditaksir Rp27 triliun. PPATK juga mencatat, judi merupakan bagian terbesar dari laporan transaksi keuangan mencurigakan mencapai 32,1 persen. Sangat tinggi dibanding transaksi mencurigakan lainnya, termasuk korupsi (7 persen).
Satgas Judi Online
Salah satu upaya untuk mencegahnya Presiden Joko Widodo membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online dipimpin Menko Polhukam, beberapa kementerian terkait juga ikut dilibatkan. Upaya Jokowi membentuk Satgas tersebut serta merta menimbulkan reaksi negatif. Satgas seperti itu dipastikan tidak akan mampu bekerja efektif, dan hanya menghabiskan uang negara. Yang namanya judi memang merupakan lingkaran setan yang sangat rumit.
Fenomena judi online ini menjadi perhatian publik setelah seorang polwan di Jawa Timur membakar suaminya sampai meninggal. Diduga yang menjadi pemicunya adalah judi online yang dilakukan anggota polri tersebut. Bisa dipastikan judi online diminati banyak kalangan, termasuk anggota polri dan TNI.
Kita setuju judi online ditutup karena dampak negatif yang ditimbulkannya memang luar biasa. Tapi kita sangsi, karena upaya pemerintah cenderung meragukan. Di samping Jokowi yang membentuk Satgas, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi juga mengemukakan usulan yang tidak tepat, yakni menggolongkan korban judi online sebagai layak mendapat bantuan sosial. Dari dua usulan tersebut tampak betul pemerintah tidak memiliki arah yang tepat.
Mungkin benar, korban terbanyak dari judi online adalah kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Meski begitu, kita juga paham betul bahwa judi merupakan naluri negatif yang dimiliki manusia, tidak peduli apakah kedudukannya rendah atau tinggi, apakah penghasilannya kecil atau super kaya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana agar naluri negatif seperti itu tidak difasilitasi secara bebas, karena jika dibiarkan seperti itu dampak negatifnya akan sangat luar biasa.
Sebagian dari kita pasti masih ingat bagaimana dampak yang ditimbulkan Nalo dan Togel yang pernah sangat diminati masyarakat. Iming-iming memperoleh keuntungan lewat cara yang mudah, meski sebenarnya tidak demikian, menjadi salah satu daya tariknya. Setelah kedua jenis judi tersebut ditutup, keresahan di masyarakat serentak hilang.
Pertanyaan yang dikemukakan harian ini ada benarnya. Beranikah pemerintah menutup transaksi judi online? Di balik pertanyaan tersebut ada keraguan, pemerintah akan mengambil langkah seperti apa sehingga hasilnya benar-benar efektif?
Bisa dipastikan, jaringan judi online lebih rumit ketimbang judi konvensional. Cakupannya juga sangat luas dan misterius, siapa yang menjadi bandarnya. Yang krusial juga karena dalam setiap jenis judi selalu terlibat aparat keamanan di dalam jaringannya. Alasan yang selalu dijadikan alasannya adalah kebutuhan hidup yang tidak bisa ditutupi dengan penghasilan rutin. Alasan seperti itu dengan sendirinya menafikan ajaran agama dan nilai moralitas.