PIKIRAN RAKYAT - Kebutuhan masyarakat yang sangat mendasar sudah dipetakan dalam berbagai teori kenegaraan. Intinya adalah kemudahan masyarakat untuk memenuhi hak-haknya. Urusannya terbilang sederhana. Sejak beberapa waktu sebelumnya pemerintah memberi tahu masyarakat bahwa saluran televisi analog akan bermigrasi ke digital. Ceritanya, suara dan gambar akan lebih jelas.
Maksudnya tentu baik, tetapi berkaitan dengan masalah apa yang akan timbul kemudian, abai dilakukan dengan semestinya. Manakala rencana tersebut direalisasikan, sebagian masyarakat gagap karena tidak siap.
Pemerintah tampaknya tidak mempertimbangkan berapa banyak masyarakat yang masih menggunakan televisi analog. Karena migrasi dari analog ke digital akan menimbulkan konsekuensi penggunaan set top box (STB), tentu ada risiko yang harus ditanggung.
Ada pernyataan yang terkesan berbaik hati, pemerintah akan membagikan STB secara gratis. Namun, pelaksanaannya kedodoran.
Baca Juga: Kronologi Joao Felix Diusir Wasit Saat Debut untuk Chelsea, Bakal Absen di 3 Pertandingan
Ketika siaran analog sepenuhnya dihentikan, sebagian masyarakat agak panik. Televisi mereka tidak mampu menangkap siaran. Supaya siarannya normal kembali harus dipasang STB. Menunggu STB gratis tak kunjung datang. Harganya di pasaran dalam kisaran Rp250.000-Rp300.000. Cukup mahal untuk masyarakat yang penghasilannya pas-pasan.
Kenyataan tersebut menunjukkan, pemerintah tidak siap melaksanakan program yang berurusan dengan masyarakat. Beberapa program lainnya juga seperti itu. Yang cukup menggelisahkan masyarakat, program vaksinasi untuk mencegah penyebaran Covid-19.
Data kependudukan kabarnya sudah dimiliki pemerintah. Fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas tersebar di berbagai tempat. Namun, pelaksanaan vaksinasi sungguh merepotkan. Kekhawatiran akan terinfeksi virus bercampur aduk dengan proses vaksinasi yang harus antre dan berdesak-desakan.
Baca Juga: Kekecewaan Jonatan Christie Usai Gugur di Malaysia Open 2023, Heran dengan Permainan Sendiri
Mengapa hal-hal seperti itu mesti terjadi dalam berbagai program yang berurusan dengan kepentingan masyarakat? Apakah data kependudukan yang dimiliki pemerintah sebenarnya belum akurat? Atau apakah koordinasi pelaksanaannya yang tidak beres? Atau apakah juga menyangkut mentalitas para penyelenggara negara dari atas sampai ke tingkat pelaksanaannya?