PIKIRAN RAKYAT - Sejak reformasi 1998, sejatinya warga negara telah memiliki harapan penuh akan berbagai perubahan sistem pengelolaan negara (pemerintahan), khususnya yang terkait dengan kinerja para elite negeri dari pusat sampai daerah. Alih-alih sejak pemilihan presiden 2004, 2009, dan 2014, dan 2019, di mana para elite pengelola pemerintahan, paling tidak telah dipilih melalui mekanisme ‘demokrasi’.
Namun kini seiring dengan berbagai fakta dan pemberitaan media massa dan media sosial, tampaknya harapan warga tersebut mengalami anti klimak dan atau anomali yang sangat memprihatinkan. Kedaulatan dan kepercayaan warga terhadap para elitenya semakin hari semakin terpuruk dan rapuh. Sistem pemerintahan benar-benar mengalami distorsi arah dan absurd.
Aksi para netizen di era kebebasan, tidak bisa dianggap sepele, kekuatan warga melalui media sosial ini telah menjadi wacana baru sebagai bentuk demokrasi yang efektif sebagai media alternatif yang relatif ampuh, khususnya dalam masyarakat transisional di berbagai elemen kehidupan. Hadirnya media sosial dan demokrasi online, tentunya tidak dapat lepas dari pengaruh globalisasi demokrasi yang mengusung era kebebasan individu dalam menyampaikan pendapat dan menyalurkan berbagai informasi dan ketidakpuasan yang dirasakan mengganjal di masyarakat. Juga bisa menjadi pemicu konflik sosial yang anarkis.
Dalam situasi dan perilaku elite yang serba instan dan pragmatis serta merta menjadi ‘bom waktu’ dalam mewujudkan nasionalisme dalam wilayah NKRI. Munculnya gerakan sosial di berbagai daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI, sudah lama menjadi antitesis dari gagalnya pemerintahan. Alih-alih pembangunan SDM yang berkeadilan dirasakan semakin jauh dari harapan.
Baca Juga: Yasonna Laoly Bantah Anaknya Terlibat Bisnis dan Monopoli di dalam Lapas: Biasalah Politik
Program pembangunan infra dan suprastruktur di seluruh pelosok negeri seakan berhadapan dengan berbagai masalah serius di dalamnya, khususnya yang terkait dengan praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang teramat “liar”, dan kini media sosial seakan meneguhkan praktik-praktik para elite yang “melanggengkan” KKN ini.
Anomali Politik
Kebebasan ekspresi warga, kini disalurkan melalui media sosial dengan segala kontennya yang konstruktif, maupun destruktif. Narasi kritik dan atau negatif para netizen telah membuat banyak elite politisi atau birokrat yang “salah tingkah” dan bingung menghadapinya.
Media sosial menjadi media yang ampuh sebagai media ekspresi dan narasi, namun perlu diwaspadai dan dicermati, bahwa media sosial pun telah mendorong lahirnya berbagai komunitas loyalis/lovers dan haters yang berlebihan untuk kepentingan kampanye, membangun opini dan propaganda politik yang seringkali kebablasan dan melanggar UU ITE.
Pada saat pemerintahan dikuasai partai politik, sebagai “representasi” warga negara dalam relasi kuasa, sejatinya menampilkan dan memberikan harapan yang lebih baik dalam perubahan sosial ekonomi warga secara adil dan merata.