PIKIRAN RAKYAT - Masa kampanye para kandidat Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 semakin menampakkan tensi tinggi. Segala manuver dan strategi untuk menjaring pemilih kian ditebar di segala penjuru dan kesempatan. Tiga kubu tidak ingin kehilangan momentum memaksimalkan aksinya di masa kampanye ini.
Isu yang sempat mengundang perhatian publik adalah bakal mundurnya 5 menteri Kabinet Indonesia Maju dari kalangan teknokrat dan partai. Tak hanya itu, nama-nama sejumlah menteri seperti Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono digadang-gadang paling siap untuk hengkang dari kabinet.
Ekonom yang mendorong isu tersebut adalah Faisal Basri. Ia menilai, para menteri merasa gerah kepada Presiden Jokowi yang dinilai telah berpihak kepada salah satu paslon di Pilpres 2024.
Toh, ternyata isu itu tidak menjadi kenyataan. Bahkan, sejumlah menteri yang diisukan mundur menyatakan tetap masih bekerja seperti biasanya.
Isu paling anyar adalah rencana mundurnya cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, dari jabatannya sebagai Menkopolhukam. Seruan mundur itu berasal dari Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo.
Isu itu sempat mencuat. Mahfud memang memberikan keterangan pers yang isinya hanya menyiratkan akan mundur pada waktu yang tepat. Mahfud juga menyebut bahwa dia tinggal menunggu momentum untuk mengundurkan diri karena masih ada tugas negara yang harus diselesaikan dalam rangka transisi.
Sebelum saran ini diungkapkan, seruan serupa diteriakkan Fraksi PDIP Solo yang meminta Gibran Rakabuming Raka yang menjadi pasangan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024, mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Alasannya sama, pejabat publik yang masih menjabat dan ikut kontestasi politik berpotensi besar menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara.
Jokowi sebut menteri boleh kampanye, boleh memihak
Rupanya pernyataan Mahfud MD itu mendapatkan respons dari Presiden Jokowi (Joko Widodo). Dalam sebuah kesempatan belum lama ini, Jokowi menyatakan presiden dan para menteri “boleh kampanye, boleh memihak” selama pemilihan umum, selama tidak menggunakan fasilitas negara.
Ia melontarkan itu di tengah sorotan tentang netralitas kabinetnya yang menjadi tim sukses salah satu pasangan kandidat pilpres serta tudingan pemanfaatan fasilitas negara untuk berkampanye.