PIKIRAN RAKYAT - Konflik Israel-Palestina masih terus berlangsung selama tujuh bulan terakhir sejak Oktober 2023. Konflik tersebut membawa dampak kekerasan secara masif terhadap masyarakat sipil dengan motif genosida. Menanggapi konflik tersebut, Pimpinan Hamas mengontak Mantan Menkumham RI, Hamid Awaludin agar dapat mengatur pertemuan dan berdiskusi dengan Jusuf Kalla atau JK.
Hamid Awaludin, Anggota Delegasi JK menyampaikan pernyataan pers di Kuala Lumpur pada Senin, 6 Mei 2024. Dalam keterangan pers tersebut, Hamid menyampaikan bahwa JK bertemu dengan delegasi Hamas Palestina yang dipimpin oleh Pejabat Biro Politik sekaligus Wakil Kepala Urusan Internasional, Dr. Bassem Naim.
Pertemuan JK dan delegasi Hamas berlangsung di Kuala Lumpur pada Minggu, 5 Mei 2024 yang berlangsung selama tiga jam. Delegasi Hamas meminta JK untuk menjadi mediator Israel-Palestina agar dapat mengakhiri konflik di Palestina.
Bagaimana respons JK?
Menanggapi permintaan Hamas, JK menilai bahwa keadaan konflik Israel-Palestina sudah sulit untuk didamaikan. JK bahkan tak yakin bahwa dirinya bisa menjadi mediator untuk mendamaikan Israel-Palestina. Bahkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setingkat organisasi internasional saja diabaikan dalam konflik tersebut.
Meskipun negara-negara di kawasan Asia Tenggara, seperti Indonesia mendukung penuh perdamaian Israel-Palestina, akan tetapi konflik ini seharusnya diselesaikan mulai dari urusan domestik, seperti hubungan bilateral antara Hamas dan Fatah (Gerakan Nasional Pembebasan Palestina). Perundingan bersama antara Hamas dan Fatah diperlukan untuk memperkuat hubungan bilateral dalam mendamaikan Palestina.
Mengapa Hamas minta JK menjadi mediator?
Track record JK sebagai mediator dalam menyelesaikan sejumlah konflik telah mendorong Hamas untuk meminta JK menjadi mediator dalam konflik Israel-Palestina. JK memainkan peran kunci dalam mengakhiri konflik. Salah satunya, JK pernah berperan untuk memediasi konflik yang terjadi antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Indonesia.
JK bertindak sebagai mediator dalam perundingan damai GAM dan Indonesia di Helsinki, Finlandia dengan tercapainya kesepakatan damai MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005. MoU Helsinki menjadi akhir dari konflik bersenjata yang telah berlangsung selama lebih dari 30 tahun.
Bahkan JK berjasa dalam membangun perdamaian di sejumlah wilayah konflik, seperti Ambon hingga Poso. Bahkan, pada tahun 2010 JK bertemu dengan Presiden Filipina, Gloria Macapagal Arroyo di Manila untuk membahas penyelesaian konflik di Mindanao, Filipina Selatan.
Rekam jejak JK sebagai bapak mediator dibuktikan dengan perolehan penghargaan The World Assembly of Youth dalam Konferensi The World Youth Forum on Peace and Harmony pada tahun 2011 di Kota Ambon, Maluku.