PIKIRAN RAKYAT - Tim Gugus Tugas Sinkronisasi yang dibentuk Prabowo-Gibran sudah mulai bekerja. Tim yang dipimpin Sufmi Dasco Ahmad tersebut berperan sebagai jembatan penghubung antara pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang akan segera berakhir dengan pemerintahan Prabowo-Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akan mulai bekerja efektif setelah dilantik Oktober nanti.
Sebagai orang kepercayaan Prabowo, Sufmi Dasco Ahmad tentu paham betul apa yang mesti dipersiapkannya. Karena Prabowo selama lima tahun sempat menjadi anggota tim kabinet Jokowi, proses transisi diperkirakan akan berjalan lancar. Meskipun demikian, kepentingan politik bisa berbicara lain.
Salah satu yang diprediksi akan menjadi ganjalan adalah sejumlah langkah politik Jokowi menjelang akhir masa kekuasaannya. Di bidang legalitas hukum misalnya dia diduga berperan melakukan perubahan terhadap ketentuan batas usia calon kepala daerah, yang mirip dengan upayanya mengubah ketentuan seseorang yang akan dicalonkan sebagai wakil presiden dalam pilpres yang lalu.
Mundurnya Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (IKN) juga menjadi perbincangan ramai. Karena tidak ada penjelasan dari pemerintah, masalah ini dengan cepat menggelembung. Sementara Jokowi sudah mengatakan akan mulai berkantor di IKN mulai Juli nanti.
Apakah langkah-langkah Jokowi yang kontroversial tersebut akan menjadi beban terhadap pemerintahan Prabowo nanti? Bisa diduga akan seperti itu. Dan itulah salah satu alasan mengapa Tim Sinkronisasi harus dengan cermat melakukan inventarisasi berbagai masalah agar pemerintahan Prabowo-Gibran dapat langsung bekerja. Termasuk di dalamnya adalah faktor Gibran yang merupakan putra sulung Jokowi.
Dalam struktur pemerintahan di Indonesia, posisi wakil presiden bisa dikatakan tidak memiliki peran penting. Orang sering mengatakannya sebagai ban serep. Mungkin Jusuf Kalla bisa dikecualikan. Baik semasa pemerintahan SBY maupun Jokowi, dia boleh dikatakan melepaskan diri dari kungkungan sehingga perannya terasa oleh masyarakat.
Kira-kira peran Gibran nanti akan seperti apa? Apakah akan membuat Prabowo sedikit ewuh-pakewuh? Kemungkinan seperti itu cukup bisa dipahami karena status mantan presiden umumnya masih terobsesi oleh kewenangan yang sudah dilepaskannya. Paling tidak akan memberikan komentar negatif terhadap kebijakan yang menjadi pilihan penggantinya.
Meskipun Prabowo sudah berkali-kali mengatakan akan melanjutkan kebijakan Jokowi, masyarakat masih mempertanyakannya. Latar belakang bahwa dia pernah bersilang kebijakan dengan Jokowi, terutama saat Pilpres 2019, masih terbayang.
Pendukung Prabowo saat itu berbeda arah dengan pendukung Jokowi. Kini, setelah Prabowo naik ke puncak kekuasaan, bukan sesuatu yang mengejutkan jika pendukungnya di masa lalu akan ikut menagih janji.
Barangkali, itulah salah satu alasan mengapa peran Tim Sinkronisasi mendapat perhatian dari masyarakat. Awalnya kerja tim ini bisa dikatakan luput dari perhatian media.