PIKIRAN RAKYAT - Pemimpin Papua Barat mendeklarasikan pemerintahan independen dalam pengawasan di provinsi paling diperebutkan di Indonesia.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merasa 'terganggu dengan eskalasi kekerasan' di Papua Barat, Indonesia.
PBB mulai melirik dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua Barat oleh Pemerintah Indonesia setelah muncul tuduhan anak-anak yang tertembak anggota TNI.
Baca Juga: Tulis Pesan untuk Suaminya, Meggy Wulandari: Tak akan Biarkan Air Mata Menetes Lagi
Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari The Guardian, kelompok yang mendukung kemerdekaan Papua Barat ini baru saja merayakan kemerdekaan pada Senin 1 Desember 2020 kemarin.
Tanggal itu dipilih berdasarkan hari saat Pemerintah Kolonial Belanda melepaskan Papua Barat pada 1961 yang kini dikenal dengan bendera binta kejora.
Militer Indonesia kemudian mengambil alih wilayah Papua Barat melalui Operasi Trikora pada 1962 sehingga kelompok tersebut dianggap sebagai separatis.
Baca Juga: Meski Positif Covid-19, Moeldoko Katakan Anies Baswedan Mampu Bertugas
Gerakan Pembebasan Papua Barat Bersatu (ULMWP) telah menyusun konstitusi baru serta menominasikan Benny Wenda sebagai presiden sementara.