kievskiy.org

Minta Pemerintah Fokus dalam Sikapi Dinamika Papua, Yan Permanes: Rakyat Papua Butuh Perlakuan Adil

Papua Barat Deklarasikan Kemerdekaan: Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah Indonesia tidak menganggap remeh perkembangan terkini di tanah Papua.*
Papua Barat Deklarasikan Kemerdekaan: Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah Indonesia tidak menganggap remeh perkembangan terkini di tanah Papua.* /Twitter/Benny Wenda Benny Wenda

PIKIRAN RAKYAT - Anggota Komisi I DPR RI Yan Permanes Mandenas meminta pemerintah fokus menyikapi permasalahan yang terjadi di Papua saat ini.

Ia juga meminta pemerintah fokus pada penyelesaian pelanggaran HAM yang masih terjadi di Papua hingga saat ini.

Yan menyarankan agar pemerintah menetapkan kebijakan yang relevan.

Baca Juga: Sebut Kebijakan Susi Salah Terkait Ekspor Lobster, Hashim: Itu Justru Merugikan Nelayan!

Selain itu, kebijakannya juga dapat diterima seluruh rakyat Papua tanpa harus menutupi tindakan oknum aparat yang tidak menunjukkan profesionalisme di Papua.

"Jika masyarakat Papua terus menyuarakan aspirasi Papua Merdeka, hal ini merupakan respon panjang dari cara-cara penanganan persoalan Papua yang tidak tuntas. Papua juga ibarat daerah Operasi Militer yang tidak pernah tuntas dalam penanganan konflik sosial politik," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu 5 Desember 2020.

Sebagaimana diberitakan PRFMNews.id dalam artikel, "Ada Aspirasi Papua Merdeka, Anggota DPR: Respon Panjang dari Penanganan Persoalan yang Tidak Tuntas", dia menilai penanganan persoalan di Papua bukan hanya sekadar dengan implementasi kebijakan terhadap pembangunan, namun yang terpenting adalah tidak terjadi lagi diskriminasi yang berlebihan terhadap masyarakat di wilayah tersebut.

Baca Juga: Khawatirkan Terjadi Penumpukan, Ridwan Kamil Usulkan Pemberian Vaksin Covid-19 Tidak di Puskesmas

"Namun yang terlebih penting tidak terjadi diskriminasi yang berlebihan terhadap rakyat Papua dalam segala perilaku aparat yang ada di daerah maupun luar daerah, termasuk kelompok masyarakat tertentu yang sangat diskriminatif terhadap masyarakat Papua khususnya dalam penanganan masalah sosial politik yang sering mendapatkan reaksi dari masyarakat Papua di seluruh pelosok Tanah Air," kata Yan.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat