PIKIRAN RAKYAT - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) melakukan pengawasan saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di 270 daerah se Indonesia.
Dari hasil pengawasan, Sekjen KIPP, Kaka Suminta membeberkan banyaknya temuan dugaan pelanggaran di Pilkada 2020 yang berlangsung Rabu, 9 Desember 2020.
Ia pun menjelaskan, pihaknya masih terus melakukan update mengenai dugaan pelanggaran tersebut.
Baca Juga: BRILIANPRENEUR 2020 Catatkan Peningkatan Signifikan Transaksi Ekspor Pelaku UMKM
Namun, ia menuturkan, ada yang menjadi perhatian lebih dari penyelenggaran Pilkada 2020 ini. Yakini naiknya tren politik dinasti, baik yang terkait dengan pemerintah pusat maupun daerah.
"Calon dari keluarga petahana termasuk keluarga istana terjadi kenaikan di atas 200 jumlahnya," kata Suminta saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Minggu 13 Desember 2020.
Sebagaimana diberitakan PRFMNews.id dalam artikel, "Catatan KIPP di Pilkada Serentak 2020, Terjadi Tren Kenaikan Politik Dinasti", menurut Suminta, sebagian besar calon yang berkaitan dengan politik dinasti tersebut menang di Pilkada 2020. Hanya satu paslon yang kalah yaitu di Bali.
Baca Juga: Sejumlah Daerah Berpotensi Gelar Pemungutan Suara Ulang, Pemantau: Tantangan bagi Penyelenggara
"Di Bali ada 6 paslon yang berkaitan dengan inkumben (petahana), hanya 1 paslon yang kalah. Di Jawa Barat misalnya hanya di Indramayu (petahana) yang kalah. Di Banten kalau bukan inkumben, mereka yang didukung oleh inkumben (yang menang)," katanya.