PIKIRAN RAKYAT - Sejumlah kendala dan permasalahan yang dihadapi BUMN Karya dalam pelaksanaan percepatan Proyek Strategis Nasional mengemuka dalam Rapat Koordinasi antara Pimpinan DPD RI dengan Direksi BUMN Karya.
Rakor yang digelar di ruang rapat pimpinan DPD RI di Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan itu dipimpin langsung oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Wakil Ketua Sultan Baktiar Najamudin, Selasa 15 Desember 2020 siang.
Sementara dari jajaran direksi BUMN Karya, hadir Novel Arsyad (Dirut Pembangunan Perumahan), Budi Harto (Dirut Hutama Karya), Destiawan Soewardjono (Dirut Waskita Karya), Haedar Abdul Karim (Dirut Nindya Karya), Sugeng Rochadi (Dirops Wijaya Karya) dan Parta Saratih (Direktur QHSE Adhi Karya).
Baca Juga: Penindakan PSBB Berbuntut Panjang, 2 Wanita Pelaku Pengeroyokan Lurah Cipete Utara Ditangkap Polisi
Waskita Karya misalnya, meminta dukungan DPD RI agar perbankan memberi kelonggaran di masa pandemi ini. Mengingat beban cash flow Waskita Karya yang cukup berat. “Sejak Oktober, sejumlah bank menahan fasilitas modal kerja dan SCF, sehingga kami juga kesulitan di lapangan,” ungkap Destiawan.
Waskita Karya pun terpaksa merevisi sejumah terget kinerja perusahaan. Termasuk target pendapatan usaha dan arus kas dari aktivitas operasional. “Target pendapatan usaha kami revisi, turun 48 persen,” tambahnya.
Permasalahan lain yang dihadapi adalah kasus pembebasan lahan, terutama untuk proyek jalan tol. Termasuk hambatan dari sejumlah pemerintah daerah terkait arus suplay material. Serta ijin penggunaan tanah kawasan hutan dari kementerian LH.
Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Fasilitasi Penertiban Pertambangan Galian C di Bandung Barat
Dalam Rakor itu, LaNyalla menyatakan akan meminta semua pihak, termasuk Pemda dan Kementerian/Lembaga untuk sinergi dalam medukung percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.