PIKIRAN RAKYAT - Isu perombakan kabinet Indonesia Maju kembali berembus setelah sebelumnya dua menteri dicokok KPK di waktu yang tak berjauhan. Isu Istana ini lantas mendapat sorotan dari Parlemen. Ada yang menilai itu adalah hak preogratif Presiden dan enggan berkomentar banyak, ada pula yang membenarkan isu tersebut.
Salah satu yang enggan berkomentar adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman. Anggota Komisi III itu menilai perombakan atau reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Pihaknya tak ingin berspekulasi soal sosok yang diganti atau mengganti nanti.
"Gerindra sendiri tidak mau spekulasi ya dan tidak mau intervensi soal-soal tersebut," kata Habiburokhman di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 21 Desember 2020.
Baca Juga: Gegara Tiga Dus Pempek dan Rp300 Ribu dari Mantan Menpora Imam Nahrawi, Pengawal Tahanan KPK Dipecat
Menurut dia, pihaknya belum mendapatkan informasi perihal waktu dan sosok yang akan direshuffle oleh Jokowi. Kendati demikian, ia memastikan tak ada jatah menjatah bagi parpol yang ada di barisan pemerintah. Ini ia jawab menanggapi pandangan yang menilai kalau posisi menteri kelautan dan perikanan merupakan jatah untuk Gerindra.
"Tidak ada lah, tidak ada jatah menjatah," ujar Habiburokhman.
Terpisah, Ketua DPP PKB Faisol Riza mendengar kabar akan ada sekitar 6 posisi yang kena re-shuffle. Namun Riza tak mau memastikan. Bisa jadi jumlahnya lebih banyak dari yang dikabarkan.
Baca Juga: Tolak Saat Ditawari Jadi Kuasa Hukum Habib Rizieq, Yusril: Mohon Maaf, Silakan Hubungi Prabowo
Menurut Riza, Presiden Jokowi akan menambah kalangan anak muda di kabinetnya. Selain itu, ia mengatakan akan ada penambahan kursi wakil menteri atau wamen.