PIKIRAN RAKYAT - Mulai hari ini Selasa 9 Februari hingga 22 Februari 2021, pemerintah telah resmi menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.
Namun penerapan PPKM mikro ini mendapatkan catatan sendiri dari anggota anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani.
Dia menyoroti soal jam operasional mall dan jumlah pekerja yang WFH di PPKM mikro ini yang justru malah mendapat pelonggaran.
Baca Juga: Murka Ban Mobilnya Pecah Karena Jalan Tol Berlubang, Tompi: Jasa Marga Jangan Kebanyakan Duduk!
“Pemerintah menyebut PPKM Jawa-Bali tidak efektif menurunkan kasus Covid-19, padahal dalam aturan itu mall dibatasi hanya boleh sampai pukul 19:00 dan jumlah WFO 25 persen. Tapi, kenapa justru dalam PPKM skala mikro ini restoran dan mall boleh sampai pukul 21:00 dan jumlah WFO justru naik menjadi 50 persen. Namanya bukan pengetatan, tapi pelonggaran. Ketidaksinkronan semacam ini hanya menambah keriuhan komunikasi," kata Netty Selasa 9 Februari 2021.
Netty berharap agar pemerintah tidak asal-asalan dalam menerapkan kebijakan. Apalagi kebijakan-kebijakan yang diambil telah berganti-ganti istilah dan membuat bingung masyarakat.
Dia bahkan mengingatkan bahwa masyarakat nantinya bisa jadi sudah tidak peduli dengan kebijakan pemerintah terkait pembatasan tersebut.
“Terlalu banyak istilah yang berganti-ganti bisa membuat rakyat bingung, apalagi kebijakan tersebut nyatanya tidak efektif dalam menurunkan jumlah kasus. Masyarakat bisa menjadi tidak peduli lagi dengan kebijakan pembatasan yang dibuat oleh pemerintah,” ungkapnya.