PIKIRAN RAKYAT- Sebagai bagian dari bentuk tindak lanjut surat edaran Kapolri yang mempertimbangkan perkembangan situasi nasional soal penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital.
Maka dari itu, Mabes Polri resmi meluncurkan virtual police atau polisi virtual untuk mendukung program prioritas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Virtual Police ini bagian dari pemeliharaan Kamtibmas khususnya di ruang digital supaya bersih, sehat, dan produktif.
Polisi virtual atau virtual police ini juga sebagai bentuk kegiatan kepolisian, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait opini atau konten yang dianggap berbahaya dan berpotensi melanggar hukum.
Polri akan mengaktifkan virtual police sebagai pencegahan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian dengan mengedepankan keadilan restoratif.
Baca Juga: Potensi Perang Dunia 3 di Depan Mata, Sengketa Laut Natuna Utara Disebut Jadi Salah Satu Pemicu
Baca Juga: Nurdin Abdullah Jadi Tersangka, Pengamat: Siapa Paling 'Diuntungkan'? Tentu Andi Sudirman Sulaiman
Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono menjelaskan bahwa polisi virtual adalah salah satu upaya Polri dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak menyebar konten yang berpotensi melanggar hukum.
“Melalui virtual police, kepolisian memberikan edukasi dan pemberitahuan bahwa apa yang ditulis ada pelanggaran pidana, mohon jangan ditulis kembali dan dihapus,” kata Argo.
Menilai langkah kepolisian dalam mencegah tindakan diluar hukum itu, Pakar Literasi Digital dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr. Novi Kurnia berharap adanya kepastian netralitas virtual police.