PIKIRAN RAKYAT - Rencana pemerintah impor beras satu juta ton tahun ini adalah bentuk antisipasi dan pemenuhan terhadap amanat konstitusi negara. Pendapat ini disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR Fraksi Golkar, Firman Soebagyo.
“Jadi, impor ini diperuntukkan untuk cadangan dan bukan langsung didistribusikan di pasar. Rencana ini untuk menstabilkan harga dan ketersediaan pangan bila sewaktu waktu terjadi defisit pasokan di masyarakat,” katanya dalam siaran pers, Jumat 19 Maret 2021.
Beras yang akan diimpor pemerintah, rencananya tak akan digelontorkan ke pasar pada saat panen raya sekitar bulan April. Namun akan disimpan dan digunakan untuk menambah cadangan. Dalam hal ini pemerintah menyebutnya sebagai “iron stock”.
Menurut Firman penduduk Indonesia saat ini jumlahnya 270 juta. Untuk itu diperlukan adanya jaminan pangan. Pemerintah tidak boleh mengabaikan mengingat itu adalah amanat konstitusi bahwa “pangan harus tersedia oleh nagara” dan pangan adalah “hak asasi manusia”.
Baca Juga: Buntut Kasus Video Syur, Gabriella Larasati: Pastinya Terpukul, Diserang Bertubi-tubi
Ia juga menyetujui pandangan yang disampaikan oleh Pemerintah karena masuk akal dan benar seperti diamanatkan dalam UU pangan.
Dalam UU Cipta Kerja tentang impor pangan, juga masih diperbolehkan. Ini diperlukan guna memenuhi cadangan atau stok pangan nasional. Hal penting agar tidak terjadi kekosongan pasokan dan menimbulkan gejolak harga di pasar.
Langkah pemerintah tersebut menjadi sangat penting dan dibenarkan karena data stok pangan yang disampaikan Bulog masih bersifat sementara. Bulog sebelumnya menyatakan jika serapan beras sampai dengan April 2021 masih dalam bentuk harapan panen akan datang.
"Ini masih belum bisa dipastikan apakah dapat terpenuhi atau tidak,” tambah Firman.