PIKIRAN RAKYAT - Pada 2019, Presiden RI Joko Widodo memberikan mandat untuk penyederhanaan birokrasi.
Di mana jabatan struktural akan disederhanakan menjadi dua level dan dialihkan ke jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi.
Penyederhanaan birokrasi ini dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, guna mendukung kinerja pemerintah.
Untuk memperkuat ekosistem ilmu pengetahuan dan inovasi, diperlukan dukungan kebijakan peningkatan jumlah ASN serta kualitasnya, yang sejalan dengan agenda penyederhanaan birokrasi sesuai amanat Presiden.
Baca Juga: Polisi Tangkap Pelaku Penganiayaan Perawat RS Siloam Palembang
Baca Juga: Pejabat Brasil Ingatkan Para Wanita untuk Tunda Kehamilan
Demikian kata Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Usaha, KemenPAN-RB, Rini Widyantini.
Ia lantas mengemukakan bahwa dalam prosesnya, diperlukan tranformasi yang akan dilakukan meliputi tiga aspek.
“Yaitu transformasi struktur, transformasi di bidang sumber daya manusia dan yang paling penting adalah transformasi di dalam tata kelola pemerintahan,” kata Rini Widyantini, dalam webinar “Peran Penting Wadah Pemikir Pemerintah untuk Bangkit dari Pandemi”, Jumat, 16 April 2021.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta Sabtu 17 April 2021, Ramadhan Pertama di Pondok Pelita, Andin Akhirnya Hamil?