PIKIRAN RAKYAT – Usai menerima Surat Keputusan dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan bersama 74 pegawai KPK lainnya temukan banyak permasalahan dalam pembuatan Peraturan Komisi.
Ia mengaku bahwa dalam pembuatan Peraturan Komisi, alih status pegawai KPK menjadi ASN tidak sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2019, PP Nomor 42, Putusan MK bahkan pernyataan dari pemerintah dan DPR.
“Dari keterangan yang disampaikan dari pemerintah dan DPR pada saat pembahasan Undang-undang juga dikatakan bahwa semangatnya adalah peralihan yang tidak merugikan kepentingan pegawai KPK yang tidak merugikan haknya,” katanya.
Baca Juga: Juergen Klopp: Man City Mustahil Juara Liga Inggris jika Kondisinya Seperti Liverpool
Sementara itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh merugikan hak pegawai KPK yang telah melakukan pengabdian.
“Hal itu juga senada dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan tidak boleh haknya pegawai KPK yang sudah melakukan pengabdian sekian lama dirugikan,” kata Novel Baswedan.
Dalam proses perumusan Peraturan Komisi, Novel Baswedan menyebutkan peralihan dilakukan sesegera mungkin, secepat mungkin, dan tidak merugikan hak pegawai.
Baca Juga: Pangeran Harry Bongkar Aib Masa Lalunya, Dipicu Faktor Tak Kuasa Membatin
“Tapi kemudian dalam pembahasan Peraturan Komisi, tim perumus sama, sejak awal mengatakan kami wadah pegawai juga banyak mendapatkan informasi dan beberapa kali dilibatkan dalam pembahasan itu. Dikatakan bahwa semangatnya adalah peralihan dilakukan sesegera mungkin, secepat mungkin, dan tidak merugikan hak pegawai,” ucapnya.
Namun, mendekati hari pengesahan Peraturan Komisi, ia dikejutkan dengan adanya ‘titipan’ yang dilakukan secara tersembunyi tanpa diketahui oleh wadah pegawai, yaitu Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).