PIKIRAN RAKYAT - Sedikitnya 279 juta data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bocor.
Kasus tersebut menjadi sorotan karena patut diduga adanya keterlibatan orang dalam dan antisipasi pada tindak kejahatan sindikat di tengah gencarnya vaksinasi Covid-19.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Nasdem, Muhammad Farhan menjelaskan adanya pengakuan dari BPJS atas peretasan tersebut jadi sorotan dan harus dikawal.
Pasalnya, BPJS yang ikut dalam penanganan data pasien Covid-19, harus diwaspadai.
Baca Juga: Kaget Ditelpon Ganjar Pranowo, Andre Taulany: Kirain Diajakin Jadi Wakil
"Di masa pandemi, BPJS Kesehatan pasti menyimpan data pasien Covid-19. Sangat mungkin, data yang dicuri itu berkait dengan vaksin atau sindikat obat-obatan," ujar Farhan saat diwawancarai di Kota Bandung pada Kamis 27 Mei 2021.
Menurut Farhan, data ratusan warga negara Indonesia yang bocor hingga dapat diperjualbelikan menjadi sanksi.
Farhan menekankan, kompetensi IT harus dievaluasi karena data warga negara merupakan sektor strategis yang harus dijaga dengan baik.
"Data kesehatan WNI ini sangatlah penting. Sehingga mesti dianalisis dengan teliti mengapa peretas menyasar BPJS yang bagi orang awam mungkin tidak penting. Perlu diteliti kemungkinan orang dalam terlibat dalam peretasan," katanya.