PIKIRAN RAKYAT – Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengingatkan Badan Pusat Statistik (BPS) yang harus mampu menghimpun data akurat. Sebab, kebijakan publik yang baik ditentukan dari kualitas data yang menjadi acuan regulator.
Menurut Hendrawan Supratikno game changer di masa sekarang bukan hanya vaksinasi, tetapi persoalan aspek transisi di berbagai sektor menuju normalitas yang membutuhkan data yang akurat.
Tidak saja data yang akurat, birokrasi yang efisien turut berperan penting untuk mendapatkan dampak positif dari sistem ekonomi.
"Data yang akurat serta birokrasi efisien, tanpa keduanya maka sulit mengharapkan dampak positif dari sistem ekonomi," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama Kepala BPS dan Kepala LKPP pada Selasa, 8 Juni 2021 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.
Baca Juga: Di Nigeria, Indomie Dijadikan 'Umpan' untuk Anak-anak Agar Mau Diimunisasi
Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari DPR RI, Selasa, 8 Juni 2021, persoalan data nasional telah diupayakan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Oleh karena itu, Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mempertanyakan perkembangan BPS dalam merealisasikan hal tersebut di tengah kasus data ganda bantuan sosial yang memunculkan kekhawatiran publik.
"Untuk itu BPS bisa jadi clearing house," kata Hendrawan Supratikno.
Ia berharap BPS mampu mengoptimalkan penghimpunan data dan merapikannya, sehingga dapat menjadi acuan bagi perancangan kebijakan.
Baca Juga: Ciamis Zona Merah Covid-19 dengan Tingkat Kematian Tinggi, Bupati Singgung Sejumlah Faktor Penyebab