PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), memutuskan kebijakan untuk membuka kembali sekolah secara tatap muka pada Juli mendatang.
Sebelumnya kebijakan itu sudah dikemukakan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Akan tetapi, hal ini juga memicu perdebatan dan respon tentang keamanan pelaksanaan pembelajaran tatap muka saat kondisi pandemi Covid-19 yang masih mengkhawatirkan.
Menanggapi hal tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah daerah betul-betul mempertimbangkan situasi penularan Covid-19 sebelum memutuskan untuk melaksanakan sekolah tatap muka terbatas.
Pasalnya pemerintah berharap seluruh daerah memberi opsi pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada Juli 2021.
Baca Juga: [UPDATE] Virus Corona di Indonesia 7 Juni 2021, Positif Naik 6.993, Meninggal 191 Orang
Namun di tengah potensi lonjakan kasus sebagai dampak libur Lebaran dan munculnya varian baru Covid-19, Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati mengatakan, pemerintah daerah harus jujur dan terbuka terhadap data dan situasi penularan Covid-19 di wilayah mereka.
“Jangan membuka pembelajaran tatap muka hanya dengan pertimbangan gurunya sudah divaksin,” kata Rita melalui siaran pers, dikutip pada Senin, 7 Juni 2021.
Sebab, menurut KPAI, perlu melibatkan pakar penyakit menular dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) untuk mempertimbangkan apakah sekolah tatap muka bisa dilaksanakan pada Juli 2021.
Baca Juga: Ahli Pertahanan Andi Widjajanto Meragukan Dugaan PT TMI Bisa Memonopoli Pengadaan Alutsista
Selain itu, terkait kebijakan sekolah tatap muka secara terbatas, Rita mengatakan hal tersebut tidak bisa diseragamkan di seluruh Indonesia.