PIKIRAN RAKYAT - Baru-baru ini pemerintah rencanakan memberlakukan PPN untuk sembako dalam pasal 4A draf revisi UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) terdapat penghapusan barang kebutuhan pokok dan barang hasil pertambangan atau pengeboran.
Keputusan itu pun menuai pro dan kontra baik dari masyarakat maupun pejabat publik, pasalnya hal ini dinilai malah akan semakin memberatkan masyarakat.
Kritik terkait hal itu juga muncul dari politikus Fadli Zon, yang ikut tak setuju dan tegas menolak kebijakan PPN sembako tersebut.
Politisi Partai Gerindra itu juga mendukung publik yang tak setuju penerapan pajak sembako.
Baca Juga: Kepulangan Kalina Ocktaranny ke Rumah Vicky Prasetyo Tak Diinginkan, Sinyal Rumah Tangga Berakhir?
“Setuju, harus ditolak rencana pajak untuk sembako, membuat hidup rakyat makin susah,” tulis Fadli Zon, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter @fadlizon, Kamis, 10 Juni 2021.
Dalam cuitan tersebut, Fadli turut mendukung Anggota DPR Komisi XI H. Kamrussamad yang juga menolak adanya aturan pajak sembako.
Ia mengatakan, pemberlakukan PPN untuk sembako dalam pasal 4A draf revisi UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) terdapat penghapusan barang kebutuhan pokok.
Bahkan barang hasil pertambangan atau pengeboran akan dihapus dari kelompok barang yang tidak dikenai PPN, sehingga nantinya barang tersebut akan dikenakan PPN.