PIKIRAN RAKYAT - Seiring dengan naiknya kasus Covid-19 di Indonesia, pemerintah memberlakukan PPKM Darurat se-Jawa Bali, mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021.
PPKM Darurat dinilai mampu menekan persebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia, yang saat ini tengah mengalami gelombang kedua.
Aturan PPKM Darurat ini langsung mendapat pro dan kontra dari masyarakat.
Pasalnya, pemerintah dinilai tidak bertanggung jawab secara penuh selama penerapan PPKM Darurat. Apalagi banyak orang yang harus rela kehilangan pekerjaan.
Baca Juga: Inggris Kalah di Final Euro 2021, 49 Ditangkap Polisi dan 19 Petugas Terluka
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut pemerintah tak serta merta cuci tangan.
Lewat konferensi pers yang digelar pada 12 Juli 2021 ini, Luhut mengungkap sejumlah langkah pemerintah, selama PPKM Darurat.
Adapun salah satu hal yang dipastikan pemerintah adalah tak membuat rakyat kelaparan.
Presiden Jokowi disebut akan menjamin rakyat tak akan kelaparan selama penerapan PPKM Darurat.