PIKIRAN RAKYAT - Soal kebijakan pemerintah mengadakan program vaksinasi Gotong Royong Berbayar, menimbulkan beragam komentar pro dan kontra.
Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tidak mendukung program vaksinasi Gotong Royong melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Kimia Farma Tbk.
Ketua KPK Firli Bahuri menyoroti penjualan vaksinasi berbayar untuk WNI ini dalam dua hal, yaitu soal efektifitas dan tata kelolanya yang memiliki risiko.
“KPK tidak mendukung pola vaksin GR (Gotong Royong) melalui Kimia Farma karena efektifitasnya rendah sementara tata kelolanya beresiko,” tutur Firli Bahuri dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu, 14 Juli 2021.
Baca Juga: Ikatan Cinta 15 Juli 2021: Dari Akta Kelahiran, Nino Akhirnya Mengetahui Ayah Kandung Reyna
Firli Bahuri tetap menolak keras walaupun telah dilengkapi dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2021.
Kemudian, Firli Bahuri menyampaikan, KPK akan mendorong transparansi logistik dan distribusi vaksin yang lebih besar.
“Sebelum pelaksanaan vaksin mandiri, Kemenkes harus memiliki data peserta vaksin dengan berbasis data karyawan yang akuntabel dari badan usaha, swasta, instansi, lembaga organisasi pengusaha atau asosiasi,” ujar Firli Bahuri.
Baca Juga: Viral Oknum Satpol PP Diduga Tampar Istri dan Suami saat Razia PPKM di Gowa Sulsel
Kendati begitu, Kimia Farma sebagai pihak penyedia vaksinasi Gotong Royong akhirnya menunda program vaksin berbayar bagi individu, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman PMJ News.