PIKIRAN RAKYAT - Kondisi pandemi Covid-19 masih belum bisa teratasi sepenuhnya, virus yang juga begitu cepat bermutasi mengharuskan penanganan yang sesegera mungkin dengan cara yang efektif.
Upaya pemerintah dalam memerangi Covid-19 ini dilakukan dengan berbagai cara, termasuk vaksinasi.
Namun, upaya pemerintah menangani pandemi, tidak selalu berjalan mulus. Selain faktor internal terkait kebijakan yang inkonsisten, tantangan penanganan pandemi juga muncul dari faktor eksternal yang gigih bersikap oposan atau oposisi terhadap setiap kebijakan pemerintah.
Baca Juga: Sindir Cuitan Mahfud MD Soal Kisah 'Mengharukan', Veronica Koman: Tunggu Digugat Dulu Ya?
Dalam diskusi Moderasi Beragama di kanal Convey Indonesia, Jumat, 23 Juli, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti menilai faktor eksternal itu muncul sebagai kelanjutan dari ketegangan politik sebelum pandemi.
“Ada ketidakpercayaan kepada pemerintah. Dari sikap itu ada sikap perlawanan dan saya kira kelanjutan dari perdebatan politik sebelum Covid. Misalnya pemerintahan sekarang Komunis, sekuler, anti Islam,” tutur Mu’ti.
Menurutnya, hal itu masih ada dalam residu umat dan mendapatkan momentum untuk dihidupkan kembali dengan berbagai argumen.
Baca Juga: Syarat Lengkap Perjalanan di Masa Perpanjangan PPKM Level 4, Simak Dua Dokumen yang Wajib Dibawa
“Misalnya ke masjid gak boleh tapi mall dibuka. Mudik tidak boleh tapi tempat wisata dibuka. Nah, argumen-argumen itu memang sering muncul sebagai sebuah argumen politik daripada argumen keagamaan,” katanya.
Lebih lanjut, Mu’ti menjelaskan, pengabaian tidak melulu karena konservatifme beragama. Karena selain sikap oposan dan pandangan keagamaan yang kolot, pengabaian terhadap aturan penanganan pandemi di sebagian masyarakat menurut Mu’ti muncul karena faktor ekonomi.