kievskiy.org

Soal Makan Malam di Istana, Rachland Nashidik: Pak Jokowi Bisa Tekan Anggota Koalisi ‘Menggolkan’ Agendanya

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait perpanjangan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (2/8/2021). Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 hingga 9 Agustus 2021 di beberapa wilayah Indonesia dengan penyesuaian aturan aktivitas dan mobilitas masyarakat seusai kondisi di masing-masing daerah. ANTARA FOTO/Biro Pers - Muchlis Jr/hma/pras.
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait perpanjangan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (2/8/2021). Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 hingga 9 Agustus 2021 di beberapa wilayah Indonesia dengan penyesuaian aturan aktivitas dan mobilitas masyarakat seusai kondisi di masing-masing daerah. ANTARA FOTO/Biro Pers - Muchlis Jr/hma/pras. /Hafidz Mubarak A ANTARA FOTO

PIKIRAN RAKYAT – Rachland Nashidik seorang pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi serta Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat memberikan pandangannya terkait pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ketua Umum (Ketum) dan Sekjen Parpol Koalisi Pemerintah di Istana Merdeka.

Melalui akun Twitter miliknya, Rachland Nashidik memberikan komentar terhadap pemberitaan salah satu media nasional yang menyebutkan bahwa pertemuan Jokowi bersama Ketum dan Sekjen Parpol Koalisi Pemerintah pada Rabu, 25 Agustus 2021 dalam suasana sangat bersahabat, penuh kekompakan, dan semangat gotong royong.

Menanggapi pemberitaan tersebut, Rachland Nashidik menyayangkan sikap Jokowi selaku Kepala Negara.

Baca Juga: Polda Metro Jaya Kerahkan 341 Personel Amankan Laga Perdana Kompetisi Liga 1 di Jakarta

Ia mengatakan bahwa Jokowi bisa menekan partai anggota koalisi untuk mewujudkan agendanya, yaitu mengamandemen UUD. Namun, tidak mampu melakukan hal serupa untuk mencegah revisi UU KPK.

Oleh karena itu, ia mempertanyakan revisi UU KPK yang dinilainya Presiden tidak mampu melakukan pencegahan.

“Pak Jokowi bisa menekan Partai anggota koalisi untuk menggolkan agendanya mengamandemen UUD. Tapi tak mampu melakukan hal yang sama untuk mencegah revisi UU KPK. Mungkin karena revisi UU KPK adalah agenda Presiden sendiri?” katanya yang dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Twitter, @rachlannashidik, Kamis, 26 Agustus 2021.***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat